JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan terbang ke Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa, 8 Juli 2025, untuk melanjutkan dialog dagang menyusul keputusan Pemerintah AS menetapkan tarif impor baru terhadap produk-produk asal Indonesia.
Kunjungan ini dilakukan setelah Airlangga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kenegaraan di Brasil. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebut bahwa agenda utama Airlangga di Washington adalah membahas tarif bea masuk sebesar 32 persen yang dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025.
“Masih ada celah diplomatik yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah akan memaksimalkan upaya untuk melindungi kepentingan nasional,” jelas Haryo, Selasa (8/7/2025).
Tarif tersebut sebelumnya diumumkan secara resmi oleh Presiden AS Donald Trump pada April 2025 dan ditegaskan kembali dalam surat yang dikirim langsung ke Presiden Prabowo. Dalam surat tersebut, Trump menyatakan bahwa tarif 32 persen diberlakukan secara umum atas seluruh produk Indonesia, terpisah dari tarif sektoral lainnya.
Trump mengklaim langkah tersebut merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan neraca perdagangan yang selama ini dianggap merugikan AS. “Angka 32 persen ini bahkan belum sebanding dengan defisit perdagangan yang kami alami,” tulis Trump dalam surat bertanggal 7 Juli itu, yang kemudian ia unggah di media sosial pribadinya.
Lebih lanjut, Trump memberikan peringatan tegas: apabila Indonesia merespons dengan langkah serupa, maka AS akan menaikkan tarif tambahan sebesar total balasan ditambah 32 persen yang sudah ditetapkan.
Meski demikian, Trump menyatakan bahwa tarif ini bisa dibatalkan jika Indonesia bersedia membuka lebih luas akses pasar domestiknya bagi perusahaan-perusahaan AS, atau bahkan memproduksi barang-barang ekspor Indonesia langsung di wilayah Amerika Serikat. “Permohonan investasi akan kami proses cepat, dalam waktu beberapa minggu,” imbuh Trump.
Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga terdampak kebijakan tarif terbaru dari Gedung Putih. Thailand dan Kamboja mendapatkan penyesuaian tarif, namun tarif tambahan masing-masing tetap tinggi di angka 36 persen. Sebaliknya, Malaysia justru dikenakan kenaikan tarif dari 24 persen menjadi 25 persen.
Indonesia saat ini berada dalam posisi sulit, sebab nilai tarif yang ditetapkan AS dinilai cukup tinggi dan dapat mengganggu daya saing produk nasional di pasar ekspor utama.
Kementerian Perekonomian berharap hasil kunjungan Airlangga ke AS dapat mendorong penyelesaian diplomatik yang berpihak pada kestabilan hubungan dagang dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Komentar