JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan kemungkinan dibukanya keran impor gas bagi kawasan industri di Indonesia. Langkah ini dipertimbangkan menyusul harga gas domestik yang dinilai masih tinggi dan kurang kompetitif bagi pelaku industri.
“Jika pasokan gas nasional dinilai tidak mencukupi—baik dari sisi kualitas maupun harga yang tak sejalan dengan regulasi—maka kawasan industri bisa diberikan opsi untuk mencari sumber alternatif, termasuk impor dari luar negeri,” jelas Agus saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa opsi impor hanya akan berlaku jika terbukti bahwa suplai dalam negeri memang terbatas dan tidak memadai.
Agus menyatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga, mengingat kompleksitas regulasi serta dampaknya terhadap sektor energi dan industri nasional.
Sementara itu, pemerintah juga terus membahas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai solusi jangka menengah. Menurut Agus, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kelanjutan skema HGBT melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) dalam awal masa pemerintahannya.
“Kita sudah mendapatkan lampu hijau. Tidak ada perbedaan pandangan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenperin, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan soal kelanjutan HGBT,” ujarnya.
Agus mengakui bahwa isu harga gas merupakan tantangan klasik yang belum terselesaikan secara menyeluruh selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia berharap agar kebijakan baru ini tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.
“Masalah gas selalu muncul berulang. Kita butuh langkah yang konkret agar tak menjadi hambatan permanen bagi industri,” ucapnya.
Menperin juga menyatakan komitmennya untuk memastikan ketersediaan gas bagi kawasan industri, khususnya anggota Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Ia menegaskan akan terus memperjuangkan kebutuhan energi industri agar tak lagi menjadi beban produktivitas nasional.
Komentar