JurnalPatroliNews – Kairo – Pemerintah Mesir mengajak para pemimpin Arab untuk mendukung rencana besar rekonstruksi Gaza yang diperkirakan menelan biaya $53 miliar. Rencana ini menegaskan bahwa warga Palestina tidak akan direlokasi, berbeda dengan gagasan “Riviera Timur Tengah” yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Dilansir Reuters, rancangan komunike ini telah beredar di antara para delegasi dalam pertemuan puncak di Kairo pada Selasa (4/3/2025). Proposal tersebut diperkirakan akan dimasukkan dalam komunike akhir yang diumumkan setelah konferensi.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyatakan keyakinannya bahwa Trump mampu mencapai solusi damai terkait konflik Palestina. Namun, tantangan utama yang masih harus dijawab adalah siapa yang akan mengelola Gaza setelah rekonstruksi dan negara mana yang akan menyediakan dana miliaran dolar untuk memulihkan wilayah yang hancur akibat perang.
Komite Administratif untuk Gaza
Sisi mengungkapkan bahwa Mesir telah bekerja sama dengan Palestina untuk membentuk komite administratif yang terdiri dari teknokrat independen. Komite ini akan bertanggung jawab mengelola bantuan kemanusiaan dan menjalankan pemerintahan sementara Gaza, sebelum Otoritas Palestina (PA) kembali berkuasa di wilayah tersebut.
Sementara itu, masa depan kelompok Hamas masih menjadi perdebatan. Hamas, yang telah menguasai Gaza sejak 2007, terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera, menurut data Israel.
Pendanaan rekonstruksi Gaza diperkirakan akan sangat bergantung pada negara-negara kaya minyak di Teluk, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara negara-negara Arab mengenai cara menangani Hamas. UEA mendukung perlucutan senjata Hamas secara menyeluruh, sementara beberapa negara lain mengusulkan pendekatan bertahap.
Sikap Hamas dan Tantangan Rekonstruksi
Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menolak tuntutan Israel dan AS agar kelompoknya menyerahkan senjatanya. Ia menegaskan bahwa hak Hamas untuk melakukan perlawanan tidak bisa dinegosiasikan. Selain itu, ia juga menolak segala bentuk pemerintahan non-Palestina di Gaza, termasuk kehadiran pasukan asing.
Sejak berhasil mengusir Otoritas Palestina dari Gaza dalam konflik internal pada 2007, Hamas mempertahankan kontrol ketat atas wilayah tersebut dan menekan setiap bentuk oposisi.
Alternatif terhadap Rencana Trump
Dalam sebulan terakhir, Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berdiskusi mengenai alternatif dari rencana AS, yang dianggap berupaya mendorong eksodus warga Palestina. Negara-negara Arab khawatir proyek tersebut dapat mengganggu stabilitas kawasan.
Draf komunike akhir dari konferensi ini secara tegas menolak pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.
Komentar