JurnalPatroliNews – Jakarta, –Â Besarnya penjaminan terhadap pembangunan proyek-proyek infrastruktur Presiden Joko Widodo pada 2023 membuat pemerintah mendeteksi adanya risiko dari sisi penjaminannya.
Mengutip Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2024, disebutkan bahwa pemberian dukungan atau jaminan infrastruktur membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (default).
Setidaknya terdapat 9 proyek yang pemerintahan Presiden Jokowi petakan memiliki risiko dari sisi penjaminannya. Meskipun, risiko peningkatan kewajiban kontingensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat rendah karena secara historis belum pernah terjadi.
Dari sisi nilai penjaminannya sendiri juga telah dilakukan hingga pertengahan 2023. Di antaranya penjaminan untuk proyek 10.000 MW Tahap I sebesar Rp 40,89 triliun dan US$ 3,9 miliar, serta proyek percepatan Penyediaan Air Minum oleh PDAM senilai Rp 624,7 miliar.
Lalu, jaminan terhadap pembangunan 6 ruas jalan tol yang senilai Rp 54,93 triliun dan US$ 600 juta. Enam ruas itu ialah Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, dan Pematang Panggang-Kayu Agung telah selesai dan beroperasi seluruhnya.
Penjaminan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU untuk proyek Central Java Power Plant (CJPP) US$ 4,2 miliar serta 6 ruas jalan tol seperti Jakarta-Cikampek II Elevated, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan senilai Rp 68,53 triliun
Ada pula jaminan pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung atau direct lending total nilai US$3,6 miliar dan €1,0 miliar, penjaminan pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI untuk pembangunan proyek LRT Jabodebek Rp 23,41 triliun, serta untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan total Rp 15,17 triliun.
Komentar