JurnalPatroliNews – Jakarta, – Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memetakan sejumlah risiko kesinambungan fiskal yang merupakan bentuk upaya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN dalam jangka panjang.
Sebagaimana termuat dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2024, risiko itu di antaranya, tensi geopolitik; perubahan iklim yang mengancam kesehatan, keselamatan, ekonomi dan kesejahteraan; hingga terbatasnya anggaran untuk mencapai visi Indonesia Maju pada 2045.
Dengan peta risiko itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk terus menekan defisit anggaran dari saat masa pandemi Covid-19, khususnya pada 2020 sebesar 6,14% dari PDB menjadi 2,3% pada 2023 dan dalam RAPBN 2024 menjadi 2,29%.
Lalu, untuk rasio perpajakan ditargetkan naik menjadi 10,1% PDB pada 2024 dari perkiraan 2023 sebesar 10%, keseimbangan primer menjadi 0,1% PDB dari perkiraan 2023 sebesar 0,2% PDB, dan rasio utang menjadi 37,8% pada 2023 meski untuk 2024 tidak dimuat.
“Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, konsolidasi fiskal telah dilakukan bahkan sejak tahun 2022 dengan mengembalikan defisit di bawah tiga persen yaitu 2,35 persen terhadap PDB (audited),” dikutip dari Buku Nota Keuangan 2024, Senin (21/8/2023).
