JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menutup kebocoran pajak negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun, sebuah masalah yang telah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan sekitar 300 pengusaha.
Informasi ini diungkapkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang juga anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, dalam diskusi dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, awal pekan ini.
Hashim menjelaskan bahwa daftar pengusaha yang terlibat diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, sebagian besar dari pengusaha tersebut bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Pengusaha-pengusaha ini menguasai jutaan hektar hutan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit. Meskipun sudah diingatkan, hingga saat ini mereka belum memenuhi kewajiban pajaknya,” kata Hashim.
Ia menambahkan bahwa para pengusaha tersebut belum melunasi utang pajak yang mencapai Rp300 triliun. Namun, Hashim menegaskan bahwa tidak ada anggota Kadin yang terlibat dalam daftar pengusaha bermasalah tersebut.
“Kami sudah mengumpulkan data pemerintah, dan Prabowo siap bertindak. Dari 300 pengusaha yang belum bayar, saya tidak melihat kawan-kawan Kadin terlibat. Meski begitu, akan saya cek lagi, dan mungkin akan ada pengingat yang bersahabat, mohon segera bayar,” ungkapnya.
Melalui kebijakan penguatan pengawasan perpajakan yang direncanakan di bawah pemerintahan Prabowo, diharapkan pemerintah dapat memperoleh tambahan pendapatan negara hingga Rp50 triliun per tahun.
Komentar