JurnalPatroliNews – Jakarta, Aplikasi bantuan sosial (bansos) bernama ‘Jangkau’ besutan Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok menuai kritik.
Pakar Informasi dan Teknologi Ruby Alamsyah menilai foto dan identitas KTP penerima bantuan sosial yang sengaja ditampilkan di aplikasi berpotensi disalahgunakan oleh oknum.
“Banyak foto individu yang menampilkan foto dan KTP. Itu menjadi pembelajaran tidak baik bagi masyarakat. Kalo bisa dikaji ulang, apakah diperlukan menunjukkan jati dirinya ke publik? Kalau untuk internal sih tidak masalah,” ujar Ruby kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/12).
Ia juga menjelaskan, walaupun NIK atau data-data pribadi yang dicantumkan dalam foto tersebut sudah direkayasa atau dibuat tidak terlihat, hal itu tetap menjadi contoh yang tidak baik untuk masyarakat.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, aplikasi Jangkau memang membeberkan secara gamblang foto penerima bantuan. Tidak jarang dalam foto-foto yang ditampilkan disertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Ia pun berpesan agar keamanan data aplikasi Jangkau ala Ahok diperhatikan. Jangan sampai ada kebocoran data seperti yang dialami oleh beberapa e-commerce besar di tanah air belakangan ini.
“Data apapun kalo masuk ke ranah data pribadi, pasti ada saja pihak yang menyalahgunakan,” katanya.
Namun begitu, Ruby sejalan dengan pernyataan Ahok yang mengharap adanya keakuratan data soal orang-orang miskin di Indonesia. Data tersebut, jika dikelola dengan tepat dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan bantuan.
Ia juga berharap aplikasi bansos online lebih tepat melakukan validasi untuk warga yang benar-benar membutuhkan.
“Tugas besar yang krusial adalah bagaimana tim ‘Jangkau’ validasi pemohon bantuan sosial, dan gimana proses verifikasi yang tepat. Kalau pakai teknologi pasti lebih cepat, transparan dan valid,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahok meluncurkan aplikasi bantuan sosial bernama Jangkau. Ahok sempat menyinggung masalah data bantuan sosial Pandemi Covid-19 yang dinilai tidak transparan dan malah menyeret seorang Menteri karena ketahuan korupsi bansos.
“Jadi saya harap tidak terjadi tuh, gara-gara sembako menteri ketangkap gitu loh. inikan kasihan banget gitu. Dengan data dan uang yang ada ini akan semua bisa transparan, kalau semua pake teknologi,” ujar Ahok Senin (21/12).
Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 kepada masyarakat.
Diberitakan Majalah Tempo, sejumlah pejabat hingga para calon kepala daerah yang diusung partai pimpinan Megawati SoekarnoputriPDIP itu diduga ikut menerima aliran dana dari perkara dugaan suap bansos Covid-19 yang membelit Mensos nonaktif Juliari.
Aliran duit bahkan disebut diterima oleh seorang ketua komisi di DPR RI hingga pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Program bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 tersebut diduga dirancang untuk menjadi proyek bancakan.
(cnn)
Komentar