JurnalPatroliNews – Jakarta – Dorongan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dianggap sebagai proses yang sah menurut hukum dan relevan dalam menjaga integritas moral negara.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi langkah Forum Purnawirawan TNI yang menyuarakan pemakzulan terhadap putra Presiden Joko Widodo itu.
“Langkah mendesak pemakzulan Gibran merupakan pilihan yang konstitusional dan patut didukung,” ujarnya, Minggu, 8 Juni 2025.
Menurut Muslim, pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 semestinya tak terjadi karena usianya saat itu belum mencapai batas minimum 40 tahun. Namun, aturan tersebut diubah lewat keputusan Mahkamah Konstitusi yang menuai kontroversi luas.
“Apalagi ditambah temuan seputar akun media sosial ‘Fufufafa’ yang, menurut pakar telematika Dr. Roy Suryo, hampir dapat dipastikan milik Gibran. Pengakuan dari adiknya, Kaesang, serta otoritas seperti BSSN turut memperkuat dugaan tersebut,” ungkapnya.
Muslim menilai isi percakapan dalam akun tersebut mengandung unsur tidak bermoral dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika jabatan, bahkan mencederai sumpah sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Atas dasar itulah, ia menegaskan bahwa surat resmi yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI kepada lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, dan DPD adalah bentuk aspirasi rakyat yang sah dan sejalan dengan prinsip demokrasi.
“Langkah ini merupakan panggilan tanggung jawab untuk menyelamatkan arah bangsa. Oleh karena itu, DPR dan MPR wajib menindaklanjutinya secara serius,” tegas Muslim.
Ia juga menyampaikan dukungan atas gagasan Forum Purnawirawan untuk mengembalikan konstitusi ke bentuk asli UUD 1945 sebagai solusi menyeluruh atas kemerosotan moral dan politik nasional.
“Ini adalah momentum penting. Rakyat harus terus mengawasi agar lembaga legislatif menjalankan tugasnya dengan penuh integritas,” tutup Muslim.
Komentar