Kelima pertanyaan tersebut, jelas Eep, apakah mereka menghadapi harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi sehingga tidak bisa menjangkaunya? Apakah korupsi merajalela sehingga mereka merasa dipersulit hidupnya? Apakah pembangunan infrastruktur sudah membuat kehidupan mereka lebih baik? Apakah pekerjaan mudah untuk dicari?
“Dari kelima pertanyaan tersebut jawabannya buruk, artinya publik dan pemilih menilai memang keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kami pun menyelenggarakan survey ulang di 32 provinsi, dengan tujuan untuk mengecek ulang diantaranya soal keputusan MK dan nepotisme, IKN hingga 8 isu lainnya ditambah 13 pertanyaan soal krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Dari hasi tersebut ternyata tidak ada perubahan yang menganggap keadaan sedang tidak baik-baik saja. Maka saya bisa simpulkan bahwa krisis kebijakan sudah terjadi,” tuturnya.
Krisis keempat, tambah Eep, adalah krisis elektoral. Sebagai warga negara Indonesia, ia menargetkan Jokowi harus kalah di 2024. Pasalnya, jika tidak maka pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh.
“Yang ingin saya katakan adalah krisis elektoral harus terjadi bukan untuk mengalahkan Jokowi dan tidak ada sesuatu urusan pribadi dalam hal ini, tetapi urusannya bagaimana demokrasi dan masa depannya tidak boleh ada dalam titik balik, ini urusan dimana Indonesia harus menyelamatkan sesuatu yang sangat besar,” pungkasnya.
Komentar