JurnalPatroliNews | Jakarta – Politik Dinasti Gibran kembali menjadi sorotan setelah Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, melontarkan kritik terhadap perjalanan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Didik menilai Gibran menghadapi beban politik besar yang tidak terlepas dari keputusan dan ambisi politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam analisis politik yang disampaikan pada Rabu (11/11/2026), Didik menyebut Gibran sebagai “kelinci percobaan” dari sebuah eksperimen politik yang, menurut penilaiannya, dirancang untuk mempertahankan pengaruh Jokowi setelah mengakhiri masa jabatan sebagai presiden.
Didik berpandangan, posisi Gibran sebagai wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik dan popularitas Jokowi. Ia menilai perjalanan politik Gibran berbeda dengan sejumlah tokoh nasional yang membangun kepemimpinan melalui proses panjang dalam perjuangan politik, pemerintahan, dan kehidupan kebangsaan.
“Anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahnya,” tulis Didik dalam analisisnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kritik Didik terhadap proses pembentukan kepemimpinan politik yang dinilainya terlalu bertumpu pada pengaruh keluarga penguasa. Ia membandingkan perjalanan Gibran dengan Mohammad Hatta, B.J. Habibie, dan Sultan Hamengkubuwono X yang menurutnya memiliki pengalaman serta proses pembentukan kepemimpinan berbeda.
Meski memberikan kritik keras, Didik juga menegaskan bahwa Gibran tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas keputusan politiknya. Setelah menerima pencalonan, mengikuti pemilihan umum, dan memperoleh jabatan publik, Gibran harus menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut.
“Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang-camping,” tulisnya.
Konsep Kekuasaan Pasca-Kekuasaan
Dalam analisisnya, Didik menggunakan istilah “kekuasaan pasca-kekuasaan” untuk menggambarkan fenomena ketika seorang mantan pemimpin masih berupaya mempertahankan pengaruh politik setelah masa jabatan konstitusionalnya berakhir.
Menurut Didik, berakhirnya masa jabatan presiden seharusnya diikuti dengan berakhirnya kewenangan formal dalam pemerintahan. Namun, pengaruh politik dapat tetap bertahan melalui jaringan kekuasaan, relasi politik, dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan mantan penguasa.
Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan dinamika politik pada penghujung pemerintahan Jokowi. Didik menilai upaya mempertahankan pengaruh politik melalui keluarga dan jaringan pendukung berpotensi menciptakan pusat pengaruh lain di dalam pemerintahan yang sedang berjalan.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Didik menyoroti sejumlah figur yang menurut penilaiannya memiliki kedekatan politik dengan Jokowi, termasuk Giring, Raja Juli, dan Qodari.
Didik memandang kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan dalam hubungan antarkekuatan politik, terutama apabila jaringan pengaruh mantan presiden dianggap berpotensi menjadi pusat kekuasaan tersendiri.
Ia juga menyinggung berbagai dinamika politik yang berkembang setelah pergantian pemerintahan, termasuk kontroversi mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan kompleksitas hubungan kekuasaan dalam masa transisi pemerintahan.
Politik Dinasti dan Persoalan Kualitas Demokrasi
Kritik utama Didik tidak hanya diarahkan kepada Gibran sebagai individu, tetapi juga terhadap praktik pewarisan pengaruh politik melalui hubungan keluarga.
Ia menilai demokrasi seharusnya memberikan ruang kompetisi yang setara bagi setiap warga negara untuk memperoleh jabatan publik berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan dukungan rakyat.
Dalam pandangannya, ketika kekuatan politik keluarga terlalu dominan dalam proses pembentukan kepemimpinan, prinsip kesetaraan kesempatan dapat menghadapi tantangan serius.
Didik juga menilai popularitas seorang tokoh politik tidak otomatis dapat diwariskan kepada anggota keluarganya. Dukungan elektoral, kapasitas kepemimpinan, dan legitimasi politik merupakan hal yang berbeda dan membutuhkan pembuktian tersendiri.
Karena itu, ia melihat posisi Gibran sebagai wakil presiden membawa konsekuensi politik yang tidak ringan, terutama karena proses pencalonannya terus menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai politik dinasti.
“Ini risiko politik sangat besar dari Gibran yang lugu, yang tidak hanya ditanggung dirinya sendiri, tetapi juga beban demokrasi Indonesia, yang rusak karena dicabik-cabik dengan cara ilegal seperti ini,” tulis Didik.
Putusan MK Nomor 90 dan Perdebatan Etika Konstitusi
Salah satu persoalan yang kembali disoroti Didik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 itu mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu. Mahkamah mengubah pemaknaan syarat usia minimal 40 tahun dengan memberikan alternatif bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan tersebut menjadi dasar hukum yang memungkinkan Gibran, yang saat itu belum berusia 40 tahun, memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden melalui statusnya sebagai Wali Kota Surakarta.
Namun, proses lahirnya putusan tersebut juga memunculkan kontroversi etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua MK saat itu, Anwar Usman, terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara tersebut.
Didik menilai peristiwa itu menjadi contoh serius mengenai persinggungan kepentingan politik keluarga penguasa dengan institusi konstitusional negara.
Ia mengingatkan bahwa kemenangan dalam pemilihan umum tidak serta-merta menghapus perdebatan mengenai etika dan proses yang mengantarkan seseorang ke jabatan publik.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” tulisnya.
Pandangan tersebut menempatkan persoalan Gibran bukan hanya sebagai perdebatan mengenai figur wakil presiden, melainkan juga sebagai pembahasan lebih luas tentang hubungan antara kekuasaan, etika politik, dan kualitas institusi demokrasi.
Demokrasi Tidak Cukup Diukur dari Kemenangan Pemilu
Pada bagian akhir analisisnya, Didik mengingatkan bahwa demokrasi tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan keberhasilan kandidat memenangkan pemilihan umum.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan institusi negara yang independen, proses politik yang berintegritas, kepatuhan terhadap konstitusi, serta kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.
Ia menilai praktik mempertahankan pengaruh politik melalui hubungan keluarga berpotensi melemahkan kepercayaan publik apabila tidak disertai penghormatan terhadap prinsip etika dan batas-batas kekuasaan.
Kritik Didik tersebut sekaligus membuka kembali diskusi mengenai warisan politik pemerintahan sebelumnya dan tantangan pemerintahan saat ini dalam menjaga independensi institusi negara.
Pada akhirnya, persoalan yang disorot bukan semata-mata masa depan politik Gibran atau pengaruh Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden. Lebih jauh, perdebatan tersebut menyentuh pertanyaan mendasar tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dibatasi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Bagi Didik, jabatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai warisan keluarga. Kepemimpinan harus dibangun melalui kapasitas, proses politik yang sehat, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Komentar