JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti insiden tragis ledakan amunisi usang di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan sejumlah warga sipil dan prajurit militer. Ia menegaskan bahwa ke depan, kegiatan pemusnahan bahan peledak militer tidak boleh lagi melibatkan masyarakat.
“Kejadian seperti ini tak boleh terulang. Jangan sampai masyarakat sipil ikut terseret dalam proses militer seperti ini,” ujar Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 15 Mei 2025.
Tragedi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, merenggut nyawa 13 orang—sembilan di antaranya warga sipil—saat dilakukan pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh anggota TNI.
Melihat dampaknya yang fatal, Puan mendorong Komisi I DPR segera mengambil langkah konkret dengan memanggil Panglima TNI beserta jajaran terkait.
“Komisi I harus segera mengundang Panglima dan tim yang terlibat dalam operasi ini untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan insiden tersebut,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Puan menilai perlu dilakukan investigasi menyeluruh dan peninjauan ulang terhadap standar prosedur dalam penanganan dan penghancuran amunisi militer.
“Penting dilakukan evaluasi secara menyeluruh, agar penyebab peristiwa ini bisa teridentifikasi dan dicegah ke depannya,” ujarnya.
Ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu ini menjadi sorotan tajam publik dan legislatif, karena mencerminkan potensi kelalaian prosedur yang berisiko tinggi terhadap keselamatan warga.
Komentar