JurnalPatroliNews – JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon. Ia juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.
Melalui pernyataan di akun X miliknya, Minggu (5/4/2026), SBY mengaku merasakan kesedihan yang mendalam saat memberikan penghormatan terakhir kepada para prajurit yang gugur.
“Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenazah mereka, hati saya ikut tergetar. Seorang prajurit memang disumpah untuk siap berkorban, namun duka keluarga yang ditinggalkan sangat terasa,” ujarnya.
SBY juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong PBB untuk melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil.
Menurutnya, PBB, khususnya misi United Nations Interim Force in Lebanon, harus bertanggung jawab menjelaskan kronologi insiden yang menyebabkan jatuhnya korban dari Indonesia.
SBY yang pernah menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia pada 1995–1996 menegaskan bahwa investigasi dalam situasi konflik tetap dapat dilakukan, meski menghadapi tantangan besar.
Ia menjelaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB sejatinya memiliki mandat menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan terlibat dalam operasi tempur (peacemaking). Karena itu, mereka tidak dilengkapi persenjataan berat dan tidak memiliki mandat tempur.
Namun, kondisi di lapangan dinilai telah berubah. Pasukan Indonesia yang bertugas di sepanjang “Blue Line” kini berada di wilayah yang menjadi medan pertempuran aktif antara Israel dan kelompok Hizbullah.
“Keadaan ini sangat berbahaya bagi pasukan penjaga perdamaian karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang berlangsung,” ujarnya.
Dengan situasi tersebut, SBY mendorong PBB mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara penugasan UNIFIL atau memindahkan pasukan ke lokasi yang lebih aman.
Ia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas, tanpa standar ganda dalam menangani kasus yang menyangkut keselamatan personel perdamaian.
“Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, saya juga merasa memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan keadilan bagi prajurit TNI yang menjadi korban di Lebanon,” pungkasnya.
