JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan sedang berusaha keras untuk meyakinkan investor dan birokrat mengenai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp466 triliun yang terletak di Kalimantan.
Langkah ini diambil Jokowi setelah Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri.
Kondisi ini menjadi perhatian para analis yang dilaporkan oleh Reuters dalam artikel berjudul “Indonesian president in damage control over new capital”, Jumat (7/6/2024).
Para analis menilai bahwa pengumuman Jokowi untuk mulai bekerja dari sebuah kantor di Nusantara pada bulan depan kemungkinan tidak akan cukup untuk meredakan kekhawatiran terkait proyek besar ini. IKN sendiri terletak lebih dari 1.200 km (750 mil) dari Jakarta, ibu kota saat ini.
“Kepercayaan investor telah menurun, menurut saya. Mereka sudah ragu dan dalam mode ‘tunggu dan lihat’, sebagian karena status tanah yang tidak jelas, sebagian karena kurangnya transparansi dalam tata kelola ibu kota baru,” kata Yanuar Nugroho, mantan wakil kepala staf presiden.
“Pengunduran diri memperburuk keadaan ini… alih-alih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pemerintah mencoba menutupinya,” lanjut Yanuar, menggambarkan bahwa Jokowi saat ini sedang berada dalam mode pengendalian kerusakan.
Di sisi lain, masa jabatan Jokowi akan berakhir pada Oktober ini setelah dua periode kepemimpinan. Namun, proyek warisannya masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti masalah tanah, pasokan air, ancaman penyakit tropis seperti malaria, dan keengganan pegawai negeri untuk pindah ke ibu kota baru tersebut.
Tantangan yang lebih besar bisa jadi berasal dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo secara pribadi belum membahas pemindahan ibu kota ke Nusantara dengan timnya. Meskipun ia berjanji untuk melanjutkan proyek tersebut, tampaknya tidak akan berlangsung dengan cepat.
Seorang juru bicara Prabowo tidak segera memberikan komentar, tetapi secara terbuka Prabowo menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN.
Anggota koalisi Prabowo juga telah membahas secara pribadi keraguan tentang kemampuan anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru serta program gizi, menurut seorang politisi senior yang terlibat.
“Jika sumber daya menjadi langka, (Nusantara) bisa jadi hanya menjadi item yang tidak penting,” kata analis politik Kevin O’Rourke, seperti dikutip oleh Reuters. “Akan ada banyak persaingan untuk item pengeluaran lain dalam pemerintahan Prabowo.”
Komentar