JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau Komisi XI DPR agar tidak terlalu kaku dalam menetapkan angka-angka dalam Rancangan APBN 2025. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penyusunan anggaran, mengingat dinamika ekonomi global yang berubah dengan cepat, bahkan dalam hitungan minggu.
“Kalau terlalu kaku dan dunia berubah itungannya mingguan, berarti kita akan terganggu,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja tentang RAPBN 2025 dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Sri Mulyani memberikan analogi sederhana, bahwa seperti halnya rumah yang harus memiliki ventilasi untuk menghadapi berbagai situasi tak terduga, demikian pula RAPBN 2025 harus dirancang dengan fleksibilitas, namun tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas. Ini berarti bahwa APBN perlu dirancang dengan ruang untuk penyesuaian berkala guna terus mendukung pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.
“APBN harus tetap fleksibel, namun dengan batasan yang jelas agar tidak terlalu dimanfaatkan sehingga merusak kredibilitas jangka menengah kita,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa instrumen APBN harus digunakan secara bijak, agar tidak terjadi overexploitation yang dapat merusak track record yang baik selama 10 tahun terakhir. Sri Mulyani berharap kerjasama yang baik dengan Komisi XI DPR dapat terus terjaga.
Dalam hal asumsi makro, ia mendorong agar tetap dibuat moderat, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi di level 5,2%, inflasi di kisaran 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun rata-rata di level 7,1%, dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.100/US$.
Selain itu, Sri Mulyani mengusulkan defisit APBN ditetapkan pada level 2,53% atau sekitar Rp 616,2 triliun, dengan komposisi belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun, pendapatan negara Rp 2.996,9 triliun, dan pembiayaan anggaran atau utang baru sebesar Rp 616,2 triliun.
Komentar