JurnalPatroliNews | JAKARTA – Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Setelah menetapkan tiga jenderal polri sebagai tersangka, Bareskrim Polri dilaporkan telah menahan ketiganya di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
Tiga nama yang diumumkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution; serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Perkembangan penahanan ketiganya kemudian diberitakan sejumlah media pada Rabu (4/11/2026).
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik. Perhatian publik tertuju pada penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem yang semestinya digunakan dalam kerangka kewenangan dan prosedur hukum.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan telah dilakukan berdasarkan proses hukum. Yusril juga menyebut hak-hak para tersangka harus tetap dipenuhi sesuai ketentuan hukum acara.
Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025
Berdasarkan penjelasan Kabareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga Oktober 2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur yang semestinya.
Nomor telepon Presiden Prabowo disebut menjadi salah satu sasaran. Selain itu, penyidik menyampaikan bahwa sasaran dugaan penyadapan mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Persoalan yang sedang didalami bukan semata-mata keberadaan nomor telepon di dalam sistem. Penyidik perlu mengungkap siapa yang memerintahkan pemasukan nomor, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta apakah penggunaan sistem tersebut memiliki dasar penegakan hukum yang sah.
Menurut keterangan yang disampaikan aparat, aktivitas tersebut diduga tidak didasarkan pada permintaan resmi penyidik maupun laporan polisi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini menyangkut penggunaan kewenangan penyadapan di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan. Sebab, kewenangan intersepsi merupakan instrumen hukum yang tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa dasar dan mekanisme pertanggungjawaban.
Penghapusan Data Elektronik Ikut Diusut
Perkara ini semakin mendapat perhatian setelah penyidik mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Bareskrim menyebut terdapat dugaan perintah untuk menghapus data atau catatan hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem. Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian penyidikan setelah laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026.
Dugaan penghapusan data menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan hilangnya jejak aktivitas sistem, termasuk catatan akses, akun pengguna, waktu penggunaan, serta perintah yang berkaitan dengan pengelolaan data elektronik.
Dalam pembuktian perkara digital, pemeriksaan terhadap system log, riwayat akses, perangkat elektronik, akun administrator, dan metadata dapat membantu penyidik menelusuri aktivitas yang terjadi.
Namun, keberadaan data yang dihapus maupun dugaan adanya perintah penghapusan tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik digital. Hubungan antara tindakan tersebut dan masing-masing tersangka juga perlu dijelaskan berdasarkan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan jabatan atau kedekatan struktural.
Tiga Tersangka Telah Ditahan, Slamet Uliandi Masih Saksi
Dalam konferensi pers, Kabareskrim menyampaikan tiga inisial tersangka, yakni LSP, ASN, dan EH. Ketiganya kemudian diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, Irjen Pol Slamet Uliandi disebut masih berstatus saksi ketika pengumuman penetapan tersangka disampaikan. Status tersebut penting dicatat karena pemeriksaan sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan penetapan sebagai tersangka.
Slamet memiliki pengalaman penugasan di bidang teknologi informasi kepolisian, termasuk pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. Latar belakang tersebut dapat menjadi bagian dari penelusuran riwayat pengelolaan sistem, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidana.
Adapun nama Irjen Pol Nunung Syaifuddin sempat muncul dalam sejumlah narasi yang berkembang. Namun, hingga informasi yang dapat diverifikasi dalam perkembangan laporan ini, belum ada keterangan resmi yang menyatakan Nunung ditetapkan sebagai tersangka ataupun mengonfirmasi keterlibatannya dalam perkara tersebut.
Karena itu, status hukum setiap orang harus diberitakan secara terpisah dan berdasarkan keterangan resmi. Tidak tepat menyamakan nama-nama yang disebut dalam pemberitaan dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti Digital
Dalam penjelasan awal penyidikan, Bareskrim menyebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, antara lain 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Sementara itu, laporan Reuters pada 4 November 2026 menyebut kepolisian telah memeriksa 13 orang dan masih menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Pemeriksaan perangkat elektronik menjadi bagian penting untuk menguji dugaan aktivitas penyadapan dan penghapusan data. Dari perangkat tersebut, penyidik dapat menelusuri informasi yang relevan, sepanjang diperoleh dan dianalisis sesuai prosedur hukum.
Meski demikian, jumlah barang bukti maupun banyaknya saksi yang diperiksa belum otomatis menjelaskan peran masing-masing tersangka. Publik masih menunggu uraian lebih terperinci mengenai konstruksi perkara, pembagian peran, dan hubungan antara bukti digital dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan.
Pemerintah: Belum Ada Bukti yang Mengarah pada Makar
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai konstruksi hukum perkara tersebut.
Yusril menyatakan bahwa pasal-pasal yang digunakan dalam penyidikan berkaitan dengan dugaan penyadapan atau intersepsi ilegal serta tindakan terhadap informasi dan dokumen elektronik. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat itu belum terdapat bukti yang menghubungkan para tersangka dengan dugaan tindak pidana makar.
Dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada 4 November 2026, Yusril menyebut perkara masih berada dalam tahap awal penyidikan. Motif di balik dugaan penyadapan juga belum diungkap secara tuntas.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk meluruskan berbagai narasi yang mengaitkan perkara ini dengan tuduhan makar atau agenda politik tertentu. Sampai ada bukti dan penjelasan resmi lebih lanjut, dugaan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan mengenai perkembangan penanganan perkara. Presiden disebut memberikan arahan agar proses hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap siapa pun yang diduga terlibat.
Isu Penyidik KPK Masih Membutuhkan Konfirmasi
Di tengah penyidikan, muncul pula narasi mengenai kemungkinan personel Polri yang bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terseret dalam perkara dugaan penyadapan.
Isu tersebut perlu dipisahkan dari fakta penetapan tiga tersangka. Hingga informasi yang terverifikasi dalam laporan ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang cukup untuk menyatakan penyidik aktif KPK telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti terlibat dalam dugaan penyalahgunaan sistem LIMS.
Keberadaan personel Polri yang bertugas di KPK tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan dengan perkara ini. Untuk memastikan keterkaitan, diperlukan keterangan mengenai identitas personel, status penugasan, akses terhadap sistem, serta bukti tindakan yang berhubungan langsung dengan dugaan tindak pidana.
Klarifikasi dari KPK dan Bareskrim tetap diperlukan apabila isu tersebut terus berkembang. Penjelasan resmi dapat memberikan kepastian apakah ada personel KPK yang dimintai keterangan, apakah terdapat pemeriksaan internal, atau apakah isu tersebut hanya berkembang di ruang publik tanpa dasar penyidikan yang terkonfirmasi.
Pengawasan Sistem Penyadapan Perlu Dievaluasi
Kasus ini turut membuka pembahasan mengenai tata kelola penggunaan teknologi penyadapan oleh lembaga negara.
Yusril menyebut sejumlah institusi, termasuk Polri, KPK, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN), memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyadapan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan dan perangkat penyadapan.
Evaluasi tersebut menjadi relevan karena sistem teknologi yang memiliki kemampuan mengakses komunikasi harus disertai pembatasan kewenangan, pencatatan aktivitas, mekanisme persetujuan, serta pengawasan yang dapat diaudit.
Dalam konteks perkara LIMS, sejumlah hal perlu dijelaskan secara terbuka: siapa yang berwenang memasukkan nomor ke sistem, bagaimana persetujuan diberikan, siapa yang dapat mengakses hasil intersepsi, dan bagaimana aktivitas penggunaannya diawasi.
Selain itu, perlu dipastikan apakah sistem memiliki mekanisme pencatatan yang dapat mencegah perubahan atau penghapusan data tanpa otorisasi. Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan teknologi penegakan hukum tidak digunakan di luar tujuan yang dibenarkan undang-undang.
Publik Menunggu Pengungkapan Peran Masing-Masing
Penahanan tiga tersangka menjadi perkembangan penting, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Penyidik masih perlu menguraikan siapa yang memberikan perintah, bagaimana nomor telepon dimasukkan ke dalam LIMS, siapa yang mengoperasikan atau mengakses sistem, serta siapa yang diduga memerintahkan penghapusan data elektronik.
Motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain juga masih menjadi bagian dari penyidikan. Reuters melaporkan bahwa aparat masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain, sementara pemerintah menyatakan belum menemukan bukti yang mengarah pada makar.
Bagi Polri, tantangan utama adalah membuktikan konstruksi perkara secara objektif, termasuk menjelaskan peran individual setiap tersangka berdasarkan alat bukti. Bagi pemerintah, evaluasi terhadap tata kelola sistem penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serupa.
Sementara itu, isu mengenai personel KPK perlu dijawab melalui klarifikasi dan bukti, bukan spekulasi.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menyentuh persoalan akuntabilitas penggunaan teknologi negara. Sistem penyadapan yang dibangun untuk mendukung penegakan hukum harus bekerja dalam koridor hukum, memiliki pengawasan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah. Pembuktian akhir berada pada proses peradilan, bukan pada opini maupun spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Komentar