JurnalPatroliNews | Jakarta – Mutasi besar-besaran kembali dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Sebanyak 107 perwira Polri masuk dalam daftar rotasi jabatan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.
Perhatian publik tertuju pada tiga perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi, kini dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
Perubahan jabatan tersebut tertuang dalam telegram tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri yang diumumkan pada Minggu (22/11/2026).
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Melalui mutasi terbaru, ia ditempatkan sebagai Pati Yanma Polri.
Posisi Kadivkum Polri yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.
Nama kedua adalah Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sebelumnya, ia menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Kini, Eko dimutasi menjadi Pati Yanma Polri.
Sementara itu, Irjen Pol Slamet Uliandi yang sebelumnya menjabat Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur juga masuk dalam daftar mutasi dengan penempatan baru sebagai Pati Yanma Polri.
Ketiganya merupakan bagian dari empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Satu nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perombakan Jabatan Strategis Polri
Selain tiga perwira yang terseret perkara penyadapan, telegram mutasi tersebut juga mengatur sejumlah pergantian jabatan strategis di lingkungan Polri.
Irjen Pol Alexander Sabar yang sebelumnya menjabat Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I Divisi Hukum Polri dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Hukum Divkum Polri.
Perubahan juga terjadi pada jajaran pimpinan kepolisian daerah di wilayah Papua dan Papua Barat.
Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua mendapat penugasan baru sebagai Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I Divkum Polri.
Jabatan Kapolda Papua selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Pol Alfred Papare, yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat.
Adapun posisi Kapolda Papua Barat kini diisi Irjen Pol Edfrie R. Maith. Sebelumnya, Edfrie merupakan Pati Baharkam Polri yang mendapat penugasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Kapolda Bengkulu Juga Berganti
Rotasi berikutnya menyasar kepemimpinan Polda Bengkulu.
Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid yang sebelumnya menjabat Kapolda Bengkulu dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Posisi Kapolda Bengkulu selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan. Sebelumnya, Augustinus merupakan Pati Bareskrim Polri yang mendapat penugasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pergantian sejumlah pejabat tersebut memperlihatkan bahwa mutasi tidak hanya menyentuh perwira yang berkaitan dengan perkara penyadapan, tetapi juga mencakup penataan jabatan di sejumlah satuan kerja dan wilayah kepolisian.
Polri Sebut Mutasi Bagian dari Dinamika Organisasi
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian.
Menurutnya, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
Polri berharap para pejabat yang mendapatkan penugasan baru dapat menjalankan tanggung jawab secara profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mutasi tersebut mencakup 107 perwira Polri, sehingga tidak hanya berkaitan dengan pergantian tiga Pati yang menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.
Proses Hukum Tetap Berjalan
Di tengah perubahan jabatan tersebut, proses hukum perkara dugaan penyadapan ilegal tetap menjadi perhatian publik.
Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso sebelumnya telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya dilaporkan mengajukan banding atas putusan etik tersebut.
Sementara itu, proses pidana terhadap para tersangka merupakan jalur hukum tersendiri yang harus diselesaikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Penempatan sebagai Pati Yanma tidak dengan sendirinya menghapus status tersangka maupun menghentikan penyidikan. Demikian pula, mutasi jabatan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk hukuman pidana.
Publik kini menunggu kejelasan perkembangan perkara, termasuk pengungkapan peran masing-masing tersangka, dugaan rantai komando, serta pihak yang diduga memberikan perintah dalam aktivitas penyadapan.
Di sisi lain, perombakan 107 perwira tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto.
Transparansi mutasi dan kepastian proses hukum menjadi dua hal yang perlu terus dikawal agar penataan organisasi berjalan seiring dengan akuntabilitas penegakan hukum.














Komentar