JurnalPatroliNews – Jakarta – Seluruh kantor kejaksaan tinggi dan negeri di Indonesia kini berada dalam penjagaan ketat personel TNI. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan terhadap para jaksa dari potensi ancaman, terutama terkait proses penyidikan dan pengusutan perkara-perkara besar.
Namun di balik upaya pengamanan tersebut, isu internal pun mencuat. Dugaan adanya praktik jual beli perkara yang melibatkan oknum jaksa kembali menjadi sorotan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah perlindungan ekstra cukup tanpa pembenahan dari dalam?
Menanggapi fenomena ini, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengusulkan pendekatan berbeda. Ia menilai, solusi yang lebih efektif adalah dengan mengirim jaksa-jaksa nakal ke barak militer untuk menjalani pembinaan mental dan kedisiplinan.
“Daripada TNI harus menjaga kantor kejaksaan, sebaiknya para jaksa yang bermasalah dikirim saja ke barak untuk digembleng nasionalismenya,” ujar Muslim kepada RMOL, Minggu (18/5/2025).
Menurutnya, pendidikan ala militer bisa menanamkan semangat korps dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Ia bahkan mengusulkan agar calon jaksa pun diberikan pelatihan serupa sejak dini.
“Kalau bisa, semua jaksa dan calon jaksa perlu diberi pelatihan kedisiplinan model militer. Supaya mereka bekerja dengan integritas dan solidaritas, bukan malah memperdagangkan hukum,” tambahnya.
Wacana ini selaras dengan ide yang sempat digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan agar anak-anak nakal dibina di barak militer. Muslim meyakini, pendekatan serupa akan sangat berguna jika diterapkan kepada aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya.
Komentar