JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor industri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
“Jika birokrasi sudah bergerak menempatkan buruh pada posisi yang layak, seperti yang diamanatkan Presiden, maka pelaku usaha juga harus menyesuaikan langkahnya. Kemajuan bisnis tak boleh lepas dari peningkatan taraf hidup para pekerja,” ujar Wamenaker yang akrab disapa Noel, Jumat (2/5), di Jakarta.
Menurutnya, agar penghargaan terhadap buruh dapat terwujud secara nyata, pemerintah perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja melalui percepatan realisasi investasi.
“Pertumbuhan dunia usaha akan lebih sehat jika buruh terlibat aktif dan mendapat manfaat dari perkembangan tersebut,” tambahnya.
Pernyataan ini disampaikan Noel tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei 2025) menyampaikan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) serta Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons terhadap keresahan buruh.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing secara bertahap melalui peran aktif DKBN. Lembaga ini akan terdiri dari perwakilan buruh dari seluruh pelosok Indonesia, dan akan bertugas memberi masukan kepada presiden mengenai regulasi ketenagakerjaan yang perlu diperbaiki.
Selain itu, Dewan tersebut juga akan mengkaji mekanisme transisi yang ideal menuju penghapusan outsourcing, sambil tetap menjaga daya saing iklim investasi nasional.
Noel menyebut, langkah yang diambil Presiden merupakan bentuk nyata dari apresiasi terhadap masa depan pekerja di Indonesia. “Usulan ini bukan hanya simbolik, tetapi punya nilai strategis jangka panjang untuk kesejahteraan buruh nasional,” tutupnya.
Komentar