JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang ketahuan memanipulasi data inflasi. Menurutnya, tindakan seperti ini sangat merugikan dan pemda yang “nakal” harus segera dikenai hukuman.
“Yang nakal-nakal harus dikasih sanksi,” tegas Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Sanksi yang dimaksud Airlangga berupa penarikan insentif fiskal yang seharusnya diberikan kepada daerah. Insentif tersebut awalnya ditujukan untuk mendorong pemda mengendalikan inflasi, terutama dalam hal harga pangan yang sering bergejolak.
Menurut Airlangga, stabilitas harga pangan sangat penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Inflasi yang tinggi, terutama pada komponen harga pangan, dapat merusak keseimbangan ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik,” tambahnya.
Isu mengenai manipulasi data inflasi pertama kali mencuat setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkap adanya pemda yang berusaha menekan angka inflasi secara tidak jujur.
Modus yang digunakan di antaranya adalah mempengaruhi Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk memperbaiki laporan angka inflasi.
“Modus barunya, kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, ‘tolong dong bikin angkanya bagus!’,” ujar Tito.
Modus lainnya adalah kepala daerah mengintervensi survei harga yang dilakukan BPS. Kepala daerah tersebut menggelar pasar murah di lokasi survei agar harga yang terdata menjadi lebih rendah dari harga pasar sebenarnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa lembaganya bekerja secara independen dan tidak dapat diintervensi.
Ia menyatakan bahwa BPS memiliki metodologi pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan standar internasional dan menjaga integritas.
“BPS kan memiliki metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional, dan BPS pastinya menjaga independensi pengolahan maupun pengumpulan data,” ujar Amalia.
Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dalam pelaporan data ekonomi yang memengaruhi kebijakan nasional. Pemerintah pusat berjanji akan memantau lebih ketat agar manipulasi serupa tidak terulang di masa depan.
Komentar