JurnalPatroliNews – Jakarta – Keputusan PBB untuk tetap melanjutkan operasi kemanusiaan di PBB tanpa staf perempuan, mendapat respon negatif dari Amerika Serikat.
Beberapa anggota DPR AS mengecam kebijakan tersebut karena membuat perempuan semakin jauh bahkan terhapus dalam kehidupan publik Afghanistan.
Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Michael McCaul, pada Minggu (7/5) mengirimkan surat kritikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
McCaul mengatakan bahwa seharusnya PBB bersikap tegas pada kebijakan represif Taliban yang dilakukan terhadap perempuan di sana.
“PBB harus terus mendukung perempuan dan anak perempuan Afghanistan alih-alih berkompromi dengan pembatasan berbasis gender yang melarang perempuan bekerja,” bunyi surat tersebut seperti dimuat ANI News.
PBB semestinya menghindari penerapan program bantuan kemanusiaan yang hanya menguntungkan laki-laki dan mendukung tindakan pelanggaran hak dasar perempuan yang dilakukan Taliban.
“Tanggapan PBB terhadap pembatasan ini bertentangan dengan Piagam PBB, dan akan berdampak pada kredibilitas organisasi ini,” tegasnya.
Pada Jumat (5/5), PBB mengumumkan akan terus mempertahankan stafnya bekerja di Afghanistan, meskipun pemerintah di negara itu melarang perempuan bekerja di organisasi kemanusiaan.
PBB memiliki 3.300 staf Afghanistan, sekitar 400 di antaranya adalah perempuan, sementara sekitar 600 staf internasional di negara tersebut tidak terpengaruh oleh larangan tersebut.
Komentar