JurnalPatroliNews | Paris — Demonstrasi besar-besaran menentang tingginya biaya hidup di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) berujung pada kerusuhan di sejumlah kota. Bentrokan dengan polisi, penjarahan toko, pembakaran kendaraan, hingga kebakaran gedung pemerintahan mewarnai aksi yang melibatkan ratusan ribu orang tersebut.
Aksi itu berawal dari protes terhadap tekanan biaya hidup, kenaikan harga bahan bakar, ketimpangan sosial, serta persoalan layanan publik dan pendidikan. Gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest), kelompok mahasiswa, dan serikat pekerja turut menjadi bagian dari mobilisasi massa.
Namun, di sejumlah lokasi, demonstrasi berkembang menjadi aksi kekerasan. Kelompok-kelompok bertopeng dilaporkan membakar benda-benda di jalan, merusak fasilitas umum, dan menjarah sejumlah toko.
Menurut laporan AFP, pemerintah Prancis memperkirakan jumlah peserta demonstrasi mencapai 550.000 orang. Sementara itu, serikat pekerja CGT menyebut jumlahnya sekitar 800.000 orang. Perbedaan angka tersebut berasal dari perkiraan masing-masing pihak.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengecam kekerasan yang terjadi. Dalam laporan AFP yang terbit setelah perkembangan situasi pada Sabtu malam, ia menyebut sebanyak 1.200 orang telah ditangkap dan 150 polisi mengalami luka-luka. Angka penangkapan dalam laporan sebelumnya masih lebih rendah karena situasi terus berkembang.
Biaya Hidup dan Ketimpangan Jadi Pemicu Protes
Gerakan Rompi Kuning kembali menyerukan aksi jalanan dengan melibatkan kelompok muda. Gerakan yang mencuat pada 2018 itu sebelumnya dikenal karena penolakan terhadap rencana kenaikan pajak bahan bakar.
Dalam demonstrasi terbaru, tuntutan massa meluas ke persoalan biaya hidup, upah, kondisi pendidikan, layanan publik, serta ketimpangan ekonomi. Sejumlah demonstran juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.
Di Paris, massa berbaris melintasi sejumlah kawasan kota. Sebagian demonstran meneriakkan slogan politik yang menuntut perubahan pemerintahan, sementara yang lain menyoroti kesenjangan antara pendapatan pekerja dan biaya hidup.
Seorang guru bernama Regine Monfroid, yang diwawancarai AFP di Strasbourg, mengeluhkan kondisi pekerja yang dinilai semakin sulit menghadapi kenaikan biaya hidup.
Sementara itu, seorang pelajar berusia 18 tahun, Kamil Alahyan, menyebut berbagai persoalan politik dan ketimpangan kekayaan sebagai alasan dirinya ikut berdemonstrasi.
Di sejumlah kota, demonstran juga menggunakan simbol-simbol Revolusi Prancis 1789. Di Marseille, sebagian massa dilaporkan menerobos masuk ke balai kota, sedangkan di La Rochelle terlihat spanduk bertuliskan “Revolusi atau kematian”.
Meski demikian, kekerasan yang terjadi di sejumlah titik tidak serta-merta menggambarkan seluruh peserta demonstrasi. Aksi yang diikuti ratusan ribu orang tersebut juga membawa beragam tuntutan sosial dan ekonomi.
Bentrokan dengan Polisi dan Ribuan Penangkapan
Ketegangan meningkat ketika sebagian demonstran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk menghadapi massa yang melemparkan benda-benda ke arah petugas dan menyalakan kembang api.
Lecornu mengecam kekerasan yang disebutnya memiliki intensitas ekstrem. Menurut laporan yang diterbitkan AFP pada Sabtu malam, 150 polisi mengalami luka-luka dan 1.200 orang telah ditangkap.
Di Saint-Étienne, seorang demonstran berusia 17 tahun dilaporkan kehilangan tangan kanannya setelah insiden yang melibatkan granat pengendali massa. Peristiwa tersebut memunculkan perhatian terhadap penggunaan peralatan pengendalian massa dan penanganan aparat selama demonstrasi.
Besarnya jumlah peserta, meluasnya kerusuhan, serta kerusakan fasilitas umum membuat pengamanan menjadi tantangan bagi pemerintah Prancis.
Toko Dijarah, Gedung Bersejarah Dilalap Api
Penjarahan dilaporkan terjadi di sejumlah kota, termasuk Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg.
Sasaran penjarahan beragam, mulai dari supermarket, apotek, toko pakaian, butik mewah, toko optik, hingga gerai elektronik. Sejumlah kelompok bertopeng dilaporkan merusak pintu dan jendela toko untuk mengambil barang-barang di dalamnya.
Kerusakan juga menyasar bangunan pemerintahan. Salah satu insiden paling serius terjadi di Limoges, ketika balai kota bersejarah yang berusia lebih dari 140 tahun terbakar setelah sekelompok orang menerobos masuk ke gedung tersebut.
Laporan media menyebut kebakaran menyebabkan kerusakan besar pada bangunan. Sementara itu, balai kota di Marseille dan Lille juga dilaporkan diterobos atau dirusak.
Di Bordeaux, sebuah kompleks kepolisian mengalami kerusakan. Di Lyon, kantor pariwisata turut terbakar dalam rangkaian kerusuhan.
Aksi pembakaran dan penjarahan tersebut memperbesar dampak demonstrasi, sekaligus memicu desakan agar pelaku kekerasan diproses sesuai hukum.
Macron Janjikan Penindakan, Elite Politik Saling Merespons
Presiden Emmanuel Macron mengecam tindakan perusakan dan penjarahan. Ia menegaskan bahwa orang-orang yang menyerang kantor pemerintahan, merusak tempat usaha, atau melakukan penjarahan akan dituntut dan dihukum.
Di Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance turut menanggapi kerusuhan tersebut melalui unggahan di platform X. Ia mengaitkan persoalan itu dengan kebijakan imigrasi dan integrasi masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Vance dan bukan kesimpulan yang dengan sendirinya membuktikan penyebab kerusuhan.
Di dalam negeri Prancis, insiden tersebut juga menjadi bahan perdebatan politik menjelang pemilihan presiden 2027. Pemerintah menyoroti kekerasan dan penjarahan, sedangkan berbagai kelompok politik menyampaikan penilaian berbeda mengenai penyebab serta penanganan demonstrasi.
Marine Le Pen mengecam para perusuh dan menuduh pemimpin sayap kiri Jean-Luc Mélenchon melegitimasi kekerasan. Mélenchon, yang mendukung demonstrasi, meminta para peserta menjauhi penjarahan dan menyebut tindakan tersebut bertentangan dengan gerakan mereka.
Pemilihan presiden Prancis dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2027 untuk putaran pertama dan 2 Mei 2027 untuk putaran kedua. Dengan demikian, rangkaian protes ini berlangsung beberapa bulan sebelum pemilihan nasional tersebut.
Kerusuhan 17 Oktober memperlihatkan bagaimana keresahan ekonomi dan tuntutan sosial dapat berlangsung berdampingan dengan aksi kekerasan oleh sebagian kelompok. Tantangan pemerintah Prancis adalah menjaga keamanan dan menegakkan hukum, sekaligus merespons keluhan masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi damai.
Komentar