JurnalPatroliNews – Kenya – Kerusuhan besar terjadi di Kenya, mengakibatkan seorang warga tewas pada Jumat (21/6/2024). Insiden ini dipicu oleh demonstrasi massal menentang kebijakan kenaikan pajak yang diberlakukan pemerintah.
Generasi Z di Kenya menjadi penggerak utama protes ini, yang dimulai dari ibu kota dan meluas ke seluruh negeri.
Menurut laporan AFP, warga Kenya mengeluhkan kesulitan hidup dan krisis biaya hidup yang semakin parah. Kebijakan ekonomi Presiden William Ruto dianggap tidak memiliki empati terhadap kondisi rakyat.
Salah satu kebijakan pajak yang paling kontroversial adalah kenaikan pajak roti sebesar 16% dan kendaraan sebesar 2,5%. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini perlu untuk mengurangi utang nasional yang hampir mencapai US$ 80 miliar (sekitar 1,3 triliun).
Aristaricus Irolo (26), dalam wawancaranya dengan BBC, menyatakan kekecewaannya, “Saya putus kuliah karena orang tua saya tidak mampu membiayai pendidikan saya… sekarang Anda ingin mengambil penghasilan saya yang sedikit dan membuat saya bahkan tidak bisa membeli pembalut?”
“Kami sudah muak,” ujar seorang demonstran lain di media yang sama.
Demonstrasi awalnya berlangsung damai, namun tindakan aparat yang menggunakan gas air mata, water canon, dan peluru tajam untuk membubarkan massa memicu kerusuhan.
“Kami mendapat informasi kemarin tentang kematian seorang demonstran, penyelidikan sedang dilakukan,” kata perwakilan Otoritas Pengawasan Kepolisian Independen.
“Agen kami sedang berada di lapangan untuk menyelidikinya,” tambahnya.
Menurut polisi, korban adalah seorang pria berusia 29 tahun yang dibawa ke rumah sakit di distrik pusat Nairobi sekitar pukul 19.00 waktu setempat.
“Ia tidak sadarkan diri karena cedera paha dan akhirnya meninggal karena luka-lukanya,” ujar pihak kepolisian.
Mathias Kinyoda, juru bicara Amnesty International Kenya, menyebut korban tewas adalah seorang demonstran yang ditembak saat mencoba melarikan diri dari polisi. Penembaknya diduga berpakaian preman tetapi berada bersama polisi.
Sementara itu, Presiden Ruto menyatakan bahwa protes adalah hak demokratis, namun menegaskan bahwa demonstrasi tidak akan menghambat proses pengambilan keputusan pemerintah.
Komentar