JurnalPatroliNews – Jakarta –Kapal mata-mata China dilaporkan terlihat di lepas pantai Australia, menunjukkan adanya masalah serius antara kedua negara belum juga mereda.
Kabar kehadiran kapal mata-mata itu diakui Perdana Menteri Scott Morrison dalam pernyataannya pada Jumat (26/11) waktu setempat. Dia mengkonfirmasi bahwa sebuah kapal pengintai China menghabiskan beberapa waktu di dekat pantai negaranya awal tahun ini, menggarisbawahi adanya ‘situasi yang sangat serius’ di kawasan Indo-Pasifik.
“Saya pikir kehadiran Angkatan Laut China – yang kami sadari, dan mereka terus mengawasi kami dan kami terus mengawasi mereka – pentingnya itu adalah untuk menyoroti kepada orang Australia bahwa ada situasi yang sangat serius di Indo-Pasifik,” kata Morrison kepada wartawan, seperti dikutip dari RT.
“Mereka memiliki hak untuk berada di tempat mereka berada. Kami tahu mereka ada di sana. Mereka dapat berada di sana di bawah hukum maritim internasional. Tapi jangan berpikir sejenak bahwa kita tidak mengawasi mereka seperti mereka berusaha untuk mengawasi kita,” ujarnya.
Morrison juga mengatakan bahwa dia mengharapkan Beijing agar memberi negaranya kelonggaran yang sama ketika berlayar dengan kapalnya sendiri di wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan, di mana ada klaim yang telah menimbulkan ketegangan lama antara China dan sejumlah negara regional lainnya.
The Daily Telegraph menjadi media yang pertama melaporkan keberadaan kapal mata-mata China tersebut, yang diklaim telah mengitari pantai selama tiga minggu antara Agustus dan September.
Menteri Pertahanan Peter Dutton mengkonfirmasi jangka waktu itu, mengatakan kepada media pada hari Jumat bahwa kapal itu tetap berada di luar perairan Australia dan tidak melanggar hukum.
Dia menambahkan kemudian, bagaimanapun, bahwa pengerahan itu ‘mengkhawatirkan’, dan mengatakan itu bertentangan dengan retorika Beijing tentang mempromosikan perdamaian dan keamanan di Asia-Pasifik.
Ketegangan China dan Australia kembali meningkat, setelah Canberra dilaporkan tengah mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022, meskipun para pejabat dikatakan menunggu keputusan Washington sebelum membuat keputusan sendiri.
Diskusi tentang potensi boikot dipicu oleh kritik atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia China, yaitu terhadap minoritas Muslim Uighur.Selain kontroversi Olimpiade, ketegangan lain antara Australia dan China telah didorong oleh sengketa perdagangan yang telah berlangsung lama, yang membuat China melarang impor batu bara Australia.
Komentar