JurnalPatroliNews | Teheran – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menilai Amerika Serikat (AS) melakukan kesalahan perhitungan strategis dalam perang melawan Iran. Washington disebut keliru memperkirakan bahwa kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, akan memicu keruntuhan pemerintahan Republik Islam Iran.
Penilaian tersebut disampaikan Wakil Panglima IRGC Bidang Politik, Brigadir Jenderal Yadollah Javani, sebagaimana dilaporkan media Iran pada Selasa (13/10/2026).
Javani menyatakan bahwa serangan terhadap kepemimpinan, struktur politik dan keamanan, serta upaya memicu kekacauan di jalanan tidak menghasilkan keruntuhan sistem pemerintahan seperti yang, menurutnya, diperkirakan Washington dan Tel Aviv.
“Musuh membayangkan bahwa dengan gugurnya Pemimpin Revolusi, penyerangan terhadap struktur politik dan keamanan, serta penciptaan kekacauan di jalanan, mereka dapat menghancurkan sistem, tetapi perhitungan ini tidak sesuai dengan realitas masyarakat Iran,” kata Javani.
Pernyataan tersebut mencerminkan narasi resmi kalangan militer Iran yang menekankan ketahanan institusi negara dan masyarakat di tengah konflik berkepanjangan dengan AS dan Israel.
Namun, penilaian bahwa strategi lawan telah gagal merupakan pandangan pihak IRGC. Dampak perang terhadap stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dan kondisi masyarakat Iran tetap perlu dilihat dari perkembangan di lapangan serta laporan independen.
IRGC Soroti Perhitungan Strategis Washington dan Tel Aviv
Javani juga mengkritik perhitungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang, menurutnya, menganggap Iran berada dalam posisi lemah.
Ia menilai serangan terhadap pusat-pusat politik dan keamanan Iran diharapkan dapat melemahkan struktur pemerintahan dan membuka jalan bagi perubahan rezim. Akan tetapi, menurut Javani, skenario tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diperkirakan.
Pernyataan itu menempatkan kelangsungan institusi pemerintahan Iran sebagai salah satu ukuran yang digunakan Teheran untuk menilai hasil perang.
Dalam perspektif IRGC, keberlangsungan struktur negara dan kemampuan mempertahankan respons militer menjadi indikator bahwa tekanan eksternal belum mencapai tujuan politik yang dituduhkan oleh pihak Iran kepada Washington dan Tel Aviv.
Meski demikian, klaim tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh sasaran militer AS dan Israel gagal dicapai. Penilaian menyeluruh membutuhkan pembandingan antara tujuan operasi, kerusakan yang ditimbulkan, kondisi pertahanan Iran, dan perkembangan strategi kedua belah pihak.
Javani Sebut Tekanan Maksimum AS Tak Menggoyahkan Iran
Javani mengatakan Washington telah berusaha memberikan tekanan maksimum terhadap Iran, baik sebelum maupun selama masa kepresidenan Donald Trump.
Menurutnya, tekanan militer dan politik tersebut tidak mampu menghapus keteguhan masyarakat Iran maupun menghentikan respons pemerintah dan angkatan bersenjatanya.
Ia turut menyoroti budaya pengorbanan dan kesyahidan yang disebutnya sebagai bagian mendasar dari identitas bangsa Iran.
“Bangsa Iran dibentuk atas ajaran mati syahid, dan karena alasan ini, ancaman dan tekanan dari musuh tidak dapat dengan mudah menggoyahkan tekadnya,” tegas Javani.
Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana kepemimpinan militer Iran menggunakan nilai-nilai nasional dan keagamaan untuk membangun ketahanan masyarakat selama konflik.
Di sisi lain, perang juga membawa konsekuensi besar bagi warga sipil, infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta stabilitas kawasan. Karena itu, narasi ketahanan nasional dari pejabat Iran perlu ditempatkan berdampingan dengan evaluasi dampak kemanusiaan dan keamanan yang lebih luas.
Kematian Khamenei Menjadi Titik Balik Konflik
Perang AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari 2026 melalui serangan gabungan yang menewaskan Khamenei, sejumlah komandan militer senior, dan warga sipil.
Kematian pemimpin tertinggi tersebut menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam konflik karena menyasar pusat kepemimpinan politik dan keagamaan Republik Islam Iran.
Sejak itu, konfrontasi berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya melibatkan operasi militer, tetapi juga diplomasi, tekanan ekonomi, keamanan maritim, dan persaingan pengaruh di kawasan Timur Tengah.
Dalam pernyataan terbarunya, Javani menjadikan kelangsungan sistem pemerintahan Iran setelah kematian Khamenei sebagai dasar untuk menyebut strategi lawan telah salah memperhitungkan daya tahan negara tersebut.
Namun, keberlangsungan pemerintahan tidak berarti bahwa Iran tidak mengalami kerugian militer, ekonomi, maupun sosial. Besarnya dampak perang dan arah perubahan politik selanjutnya masih membutuhkan penilaian berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
Diplomasi Berjalan di Tengah Ketegangan Selat Hormuz
Selain perkembangan militer, jalur diplomasi juga menjadi bagian penting dalam konflik AS-Iran.
Pakistan dan Qatar terlibat dalam upaya mediasi, sementara memorandum kesepahaman yang diumumkan pada Juni 2026 menjadi bagian dari upaya memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz.
Akan tetapi, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pembicaraan kedua pihak masih menghadapi hambatan. Pada Oktober 2026, Iran menyatakan sedang meninjau tanggapan AS terhadap usulan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, sementara ketegangan maritim tetap tinggi.
Reuters pada 14 Oktober melaporkan adanya peningkatan ancaman terhadap pelayaran komersial di kawasan tersebut di tengah konflik yang belum terselesaikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kesepakatan diplomatik tidak otomatis mengakhiri perselisihan strategis antara kedua negara.
Selat Hormuz memiliki arti penting bagi perdagangan energi dunia. Karena itu, setiap gangguan terhadap jalur pelayaran tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi pasokan minyak dan gas, biaya transportasi, serta stabilitas pasar energi internasional.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa perang Iran tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga pada kepentingan ekonomi dan keamanan negara lain.
Klaim Kemenangan Strategis Masih Perlu Diuji
Pernyataan Javani memperlihatkan upaya IRGC membingkai kelangsungan pemerintahan Iran sebagai bukti kegagalan strategi lawan.
Dari sudut pandang Teheran, kemampuan mempertahankan struktur negara di tengah serangan merupakan pencapaian penting. Namun, penilaian mengenai siapa yang memperoleh keuntungan strategis dalam perang tidak cukup ditentukan oleh apakah sebuah pemerintahan tetap bertahan.
Analisis yang menyeluruh harus mempertimbangkan tujuan awal operasi militer, tingkat kerusakan pada kemampuan pertahanan, kondisi perekonomian, dampak kemanusiaan, serta posisi masing-masing pihak dalam perundingan.
Demikian pula, pernyataan pejabat militer merupakan bagian dari komunikasi politik selama konflik dan perlu dibedakan dari penilaian independen.
Perkembangan berikutnya akan sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan operasi militer, hasil diplomasi, keamanan pelayaran di Selat Hormuz, serta kemampuan kedua pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterapkan.
Komentar