JurnalPatroliNews – Jakarta – Seorang pejabat internal kelompok Hamas secara informal mengakui kabar kematian kepala sayap militer mereka, Izz al-Din al-Haddad. Pernyataan tersebut mencuat hanya berselang sehari setelah militer Israel meluncurkan gelombang serangan udara mematikan di wilayah Gaza pada Sabtu (16/5).
Informasi mengenai tewasnya tokoh penting ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas yang identitasnya dirahasiakan kepada lembaga kantor berita Reuters.
Selain pengakuan internal tersebut, kabar duka mengenai kematian Izz al-Din al-Haddad juga mulai diumumkan secara luas melalui pengeras suara di sebuah masjid yang berada di kawasan Gaza City.
Peristiwa ini menandai momentum kehilangan terbesar bagi kelompok tersebut, sekaligus menjadi kasus kematian pemimpin tertinggi Hamas yang pertama kalinya terjadi sejak kesepakatan gencatan senjata di Gaza diberlakukan pada Oktober lalu.
Kendati informasi lapangan sudah beredar, hingga saat ini manajemen pusat Hamas diketahui belum merilis pernyataan atau pengumuman resmi di saluran komunikasi organisasi terkait kematian Izz al-Din al-Haddad.
Israel Belum Berikan Konfirmasi Resmi Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (15/5) sempat mengumumkan secara terbuka mengenai peluncuran operasi serangan militer yang ditargetkan secara khusus untuk menyasar posisi Izz al-Din al-Haddad.
Namun, senada dengan pihak Hamas, otoritas militer maupun pemerintah Israel sejauh ini juga belum memberikan konfirmasi atau klaim kemenangan resmi mengenai status kematian sang target.
Izz al-Din al-Haddad sendiri naik takhta dan mengemban tanggung jawab besar sebagai kepala sayap militer Hamas untuk menggantikan posisi kepemimpinan sebelumnya setelah kematian Mohamad Sinwar pada Mei 2025 lalu.
Dalam rekam jejak konflik di Timur Tengah, pihak intelijen dan militer Israel menempatkan nama Izz al-Din al-Haddad ke dalam daftar buronan utama.
Tel Aviv menuding al-Haddad sebagai sosok sentral yang berada di balik berbagai rantai operasi penculikan serta aksi pembunuhan terhadap warga negara Israel.
