Jurnalpatrlinews – Yangoon : Pada hari Senin, militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat satu tahun setelah menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta politisi lainnya selama serangkaian penggerebekan.
Pekan lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengirim $ 350 juta uang tunai kepada pemerintah Myanmar sebagai bagian dari paket bantuan darurat untuk membantu negara itu mengatasi pandemi COVID-19, juru bicara IMF mengatakan kepada Reuters.
Uang itu dikirim beberapa hari sebelum Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa ditangkap dalam serangan pagi hari Senin di ibu kota Naypyitaw.
Reuters mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa “tampaknya hanya sedikit yang dapat dilakukan IMF untuk menarik kembali” dana bantuan darurat.
IMF sebelumnya menyatakan harapan bahwa uang tersebut akan membantu Myanmar memenuhi “kebutuhan neraca pembayaran mendesak yang timbul dari pandemi COVID-19, terutama langkah-langkah pemulihan pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi makro dan keuangan sambil mendukung sektor yang terkena dampak dan kelompok rentan”.
Seorang juru bicara IMF menunjukkan bahwa mereka “mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung” di Myanmar dan bahwa mereka “sangat prihatin tentang dampak peristiwa” pada ekonomi negara dan “pada rakyat” bangsa ini.
Pernyataan itu muncul ketika militer negara itu mengumumkan pembentukan Dewan Administrasi Negara yang diketuai oleh jenderal senior Min Aung Hlaing, menurut surat kabar The Myanmar Times.
Outlet berita melaporkan bahwa dewan itu dibentuk sesuai dengan Pasal 419 dari Konstitusi 2008 negara, yang menetapkan bahwa seorang panglima tertinggi dari Badan Pertahanan, yang kepadanya kekuasaan kedaulatan telah dialihkan akan memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan negara. legislatif, eksekutif, dan yudikatif “.
Perkembangan yang dilaporkan mengikuti militer Myanmar, yang juga dikenal sebagai Tatmadaw, mengeluarkan pemberitahuan yang menangguhkan semua penerbangan, termasuk yang melayani lokasi domestik, setelah dugaan kudeta pada hari Senin yang menyebabkan penahanan sejumlah pejabat terkemuka di negara itu.
Penangkapan itu terjadi ketika militer negara itu mengumumkan keadaan darurat satu tahun setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan November, ketika Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menang dalam pemungutan suara. Yang terakhir ini merupakan yang kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer di negara itu pada tahun 2011.
Komentar