Kepresidenan Trump dan Kebijakan Kontroversial
Setelah dilantik pada 2017, Trump meluncurkan serangkaian kebijakan yang kontroversial, termasuk kebijakan pengusiran imigran ilegal dan perang dagang dengan China. Di kancah internasional, ia mengubah pendekatan tradisional AS dengan memandang aliansi sebagai transaksi dan lebih mendekatkan diri dengan pemimpin negara otoriter seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kim Jong Un dari Korea Utara.
Selama masa pemerintahannya, Trump juga memperkuat dominasi Partai Republik di bawah kepemimpinannya, meskipun ia terlibat dalam dua proses pemakzulan yang akhirnya gagal menggulingkannya dari jabatan.
Serbuan ke Gedung Capitol dan Pemilihan 2020
Pada Januari 2021, Trump menghadapi kontroversi besar setelah pendukungnya menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari, sebagai respons atas klaim Trump mengenai kecurangan dalam Pemilu 2020. Serbuan ini memunculkan kecaman luas dan Trump didakwa atas tuduhan menghasut kerusuhan.
Skandal dan Masalah Hukum
Trump juga tidak terlepas dari berbagai skandal hukum. Pada 2021, dia dan Trump Organization dihadapkan pada tuduhan pengemplangan pajak yang melibatkan pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa Stormy Daniels.
Investigasi ini berkembang menjadi kasus lebih besar terkait penilaian aset yang dimiliki Trump dengan tujuan menghindari pajak.
Selain itu, Trump juga menghadapi masalah hukum terkait dugaan penyimpanan dokumen sensitif secara ilegal setelah meninggalkan Gedung Putih.
Pada 2023, ia didakwa atas pelanggaran undang-undang spionase, yang bisa berujung pada hukuman penjara hingga 100 tahun jika terbukti bersalah. Namun, ia membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya untuk menjatuhkannya.
Donald Trump tetap menjadi sosok yang penuh kontroversi, dengan segudang skandal dan kebijakan yang memecah belah masyarakat. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa ia telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah politik AS.
Komentar