JurnalPatroliNews – UEA – Situs berita Politico melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), sedang dihadapkan pada dilema terkait upaya normalisasi hubungan dengan Israel.
Menurut sumber yang dekat dengan MBS, Pangeran Saudi ini memiliki niat untuk mencapai kesepakatan besar dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun, rincian dari kesepakatan ini masih dirahasiakan, termasuk jaminan perjanjian, dukungan untuk program nuklir sipil, dan investasi ekonomi di berbagai sektor seperti teknologi dari Amerika Serikat.
Sebagai imbalan, Arab Saudi diharapkan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan mengurangi kerjasamanya dengan China.
Pada Kamis (15/8), Politico melaporkan bahwa meski kesepakatan ini menguntungkan Saudi, MBS merasa tidak puas karena Israel menolak memasukkan pembentukan negara Palestina dalam kesepakatan tersebut. Isu Palestina dianggap sangat penting di kalangan negara-negara Muslim di Timur Tengah, dan MBS merasa ragu untuk melanjutkan kesepakatan ini tanpa mencakup masalah tersebut.
MBS juga mengungkapkan ketakutannya akan ancaman pembunuhan jika ia terus menjalin hubungan lebih dalam dengan Israel tanpa mendukung Palestina. “Rakyat Saudi sangat peduli tentang ini, dan seluruh Timur Tengah sangat peduli tentang ini. Masa jabatan saya sebagai penjaga tempat-tempat suci Islam tidak akan aman jika saya tidak menangani masalah keadilan yang paling mendesak di kawasan kita,” ujar MBS, seperti yang dikutip dari sumber yang mendengar percakapan tersebut.
MBS khawatir nasibnya akan berakhir seperti Pemimpin Mesir Anwar Sadat yang dibunuh setelah mencapai kesepakatan damai dengan Israel. Ancaman terhadap MBS semakin besar, terutama setelah Perang Gaza yang meningkatkan kemarahan Arab terhadap Israel.
Seorang pejabat senior Saudi menyatakan bahwa MBS percaya tanpa menyelesaikan masalah Palestina, negaranya tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi, teknologi, dan militer yang diharapkan dari keseluruhan kesepakatan tersebut. “Itu karena kita tidak akan memiliki keamanan dan stabilitas regional tanpa mengatasi masalah Palestina,” kata pejabat tersebut.
Komentar