Taliban Perintahkan Para Perempuan Berhenti Bekerja, ‘Penghapusan Perempuan Berarti Penghapusan Manusia’

  • Whatsapp

JurnalPatroliNews – Wali Kota sementara Kabul memerintahkan kepada para pegawai perempuan di ibu kota Afghanistan itu untuk tinggal di rumah, kecuali pekerjaan mereka tidak bisa dilakukan oleh laki-laki.

Wali kota Kabul, Habdalah Nomani, mengatakan kelompoknya, Taliban, memutuskan “perempuan perlu berhenti bekerja untuk sementara waktu”.

Menurut Habdalah Nomani, sekitar sepertiga dari 3.000 pegawai pemerintah kota adalah perempuan.

Ditambahkannya, perempuan yang boleh terus bekerja di antaranya adalah petugas kebersihan untuk toilet perempuan.

“Tapi untuk posisi yang bisa diisi [laki-laki] lain, kami telah menyuruh mereka [perempuan] untuk tinggal di rumah sampai situasinya normal. Gaji mereka akan dibayarkan,” tambahnya.

Ini adalah pembatasan terbaru yang diberlakukan Taliban terhadap para penduduk perempuan.

Di era pemerintahan Taliban pada era 1990-an, perempuan juga dilarang bersekolah dan bekerja.

‘Kementerian polisi moral’

Pada hari Minggu (19/09), unjuk rasa kecil digelar di luar kementerian urusan perempuan setelah kementerian itu ditutup, sementara kelompok perempuan lain mengadakan konferensi pers untuk menuntut hak-hak mereka.

Seperti dilaporkan kantor berita Reuters, seorang staf perempuan mengatakan mereka telah mencoba kembali bekerja di kementerian selama beberapa pekan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, hanya untuk disuruh pulang.

Marka di luar kementerian telah diganti dengan tulisan Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, yang dikenal sebagai “kementerian polisi moral”.

“Kementerian urusan perempuan harus diaktifkan kembali,” kata Baseera Tawana, salah satu pengunjuk rasa di luar gedung.

“Penghapusan perempuan berarti penghapusan manusia.”

Ketika Taliban berkuasa pada periode 1996-2001, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah dan perempuan dewasa dilarang menempuh pendidikan dan bekerja.

Selama periode itu, “kementerian polisi moral” menegakkan interpretasinya terhadap syariah yang mencakup aturan berpakaian dan eksekusi publik dan cambuk.

Unjuk rasa itu terjadi sehari setelah beberapa siswa perempuan kembali ke sekolah dasar dengan kelas yang dipisahkan berdasarkan gender, tetapi anak perempuan yang lebih tua cemas menunggu tanpa kejelasan apakah dan kapan mereka bisa melanjutkan studi mereka.

“Anda tidak dapat menekan suara perempuan Afghanistan dengan menahan gadis-gadis di rumah dan membatasi mereka, serta dengan tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke sekolah,” kata pengunjuk rasa Taranum Sayeedi.

“Perempuan Afghanistan hari ini bukanlah perempuan yang sama 26 tahun bertahun-tahun lalu.”

Dalam perkembangan terpisah, Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan mengatakan pihaknya tidak dapat memenuhi tugasnya sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

Organisasi itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bangunan, kendaraan, dan komputer milik organisasi tersebut telah diambil alih oleh Taliban.

Setelah mengambil alih kekuasaan di negara itu bulan lalu, menyusul penarikan pasukan AS, Taliban mengatakan hak-hak perempuan akan dihormati “dalam kerangka hukum Islam”.

Namun, Taliban mendukung interpretasi yang ketat dari sistem hukum Islam, hukum Syariah.

Sejak mengambil alih kekuasaan, pekerja perempuan diperintahkan untuk tinggal di rumah sampai situasi keamanan membaik.

Selain itu, pejuang Taliban dilaporkan memukuli perempuan yang memprotes pemerintah sementara yang semuanya laki-laki.

Kelompok Islamis tersebut tampaknya telah menutup kementerian urusan perempuan dan menggantinya dengan departemen yang pernah menerapkan doktrin agama yang ketat.

Dan akhir pekan ini sekolah menengah dibuka kembali, tetapi hanya guru dan siswa laki-laki yang diizinkan kembali ke ruang kelas.

Taliban mengatakan sedang berupaya membuka kembali sekolah untuk anak perempuan.

Pos terkait