JurnalPatroliNews – Mongolia – Pemerintah Ukraina mengecam keras keputusan Mongolia yang tidak menangkap Presiden Rusia, Vladimir Putin, selama kunjungan resminya, yang memicu kemarahan di Kiev.
Menurut Kementerian Luar Negeri Ukraina, tindakan Mongolia ini merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan dianggap sebagai pukulan serius bagi sistem hukum pidana internasional.
“Mongolia telah membiarkan seorang individu yang dituduh melakukan kejahatan perang untuk menghindari proses hukum, dan dengan demikian turut bertanggung jawab atas kejahatan tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhiy Tykhyi, seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (3/9).
Tykhyi menambahkan bahwa Ukraina akan bekerja sama dengan sekutunya untuk memastikan Mongolia merasakan konsekuensi dari keputusan tersebut.
Tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin, yang mengharuskan 124 negara anggota, termasuk Mongolia, untuk menangkap dan memindahkan presiden Rusia itu ke Den Haag jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka.
Putin tiba di Mongolia pada Senin (2/9) untuk mengadakan pembicaraan yang kemungkinan besar akan berfokus pada pembangunan jaringan pipa gas baru antara Rusia dan Tiongkok.
Setibanya di bandara Ulaanbaatar, Putin disambut dengan upacara kehormatan. Dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, serta menandatangani sejumlah dokumen penting.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, sebelumnya mengatakan bahwa mereka tidak khawatir tentang surat perintah penangkapan ICC, karena telah menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan Mongolia.
Surat perintah ICC menuduh Putin secara ilegal mendeportasi ratusan anak dari Ukraina, tuduhan yang dibantah oleh Kremlin dan disebut bermotif politik.
Komentar