JurnalPatroliNews – Jakarta,– Aparat diminta konsisten menegakkan hukum terkait aturan larangan mudik Lebaran demi mengantisipasi tsunami Covid-19 seperti yang terjadi di India.
Hal tersebut dikatakan Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad. Menurut Riris, potensi itu tetap ada lantaran orang Indonesia gemar mencari pembenaran.
“Misalnya, membenarkan mudik dengan alasan merasa dapat terhindar dari Covid-19 dengan dalih menerapkan protokol kesehatan,” kata Riris melalui keterangan tertulis, Minggu (9/5).
Dikatakan, penegakan hukum tidak cukup dengan memberikan efek jera dan menumbuhkan kesadaran agar tidak mudik. Namun, setiap individu juga harus disiplin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
“Namun, setiap orang tetap berisiko terpapar Covid-19 ketika mudik,” ujar Riris.
Menurut dia, masih ramainya masyarakat yang nekat mudik meski ada pelarangan pada 6-17 Mei, bisa jadi disebabkan adanya program vaksinasi Covid-19 yang turut mendorong seseorang lebih berani mudik.
“Sekarang sudah ada vaksin, terus mereka merasa bisa mudik. Seperti di India kasus meningkat pesat, karena mereka merasa sudah ada vaksin sehingga menjadi abai,” katanya.
Riris mengingatkan, tsunami Covid-19 seperti di India memungkinkan terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengantisipasi dengan kebijakan larangan mudik yang tegas.
Bila banyak yang masih ngotot mudik dan mengabaikan protokol kesehatan, potensi terjadinya tsunami Covid-19 seperti di India terbuka lebar.
Terlebih lagi di berbagai kota sudah berstatus zona oranye dan merah yang menunjukkan penularan di tingkat lokal makin meluas.
“Ditambah pula adanya ancaman varian baru COVID-19 dari Inggris, Afrika Selatan, dan India yang telah masuk ke Indonesia,” pungkasnya. (ant/jpnn)
Komentar