JurnalPatroliNews – Kementerian Keuangan Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Kemenkeu Sulut Goes to Campus.
Kegiatan ini dengan tema “Mengenal Lebih Dekat Kemenkeu Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19”.
Acara digelar secara hybrid yaitu secara tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat yang bertempat di Gedung Keuangan Negara, Manado pada kamis (30/9/21).
Acara juga dilaksanakan melalui zoom meeting dan disiarkan melalui youtube dengan peserta mencapai lebih dari 570 orang mahasiswa/mahasiswi dari 6 (enam) perguruan tinggi di Sulawesi Utara yaitu Universitas Sam Ratulangi, IAIN Manado, Universitas Negeri Manado, Universitas Klabat, Universitas Prisma dan Politeknik Negeri Manado.
Kegiatan Kemenkeu Sulut Goes To Campus dengan narasumber Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Utara sekaligus Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Cerah Bangun.
Kemudian Ratih Hapsari Kusumawardani selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara.
Dodik Samsu Hidayat selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.
Anggun Prihatmono mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
Dan Ridwan Husen selaku Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Manado.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Utara sekaligus Kepala kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Cerah Bangun mengatakan bahwa kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional saat ini belum banyak diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Khususnya di kalangan millenial yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.
Guna mensosialisasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kawula muda, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara berkolaborasi dalam mengedukasi para mahasiswa/i di provinsi Sulawesi Utara.
“Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di Sulawesi Utara yaitu terealisasinya ekspor langsung/direct call ekspor udara Manado-Jepang dan Manado- Singapura. Sebelumnya ekspor komoditas Sulawesi Utara ke Jepang dan Singapura masih melalui Jakarta yang menyebabkan biaya tinggi. Saat ini direct call ekspor udara Manado-Jepang mencapai tonase 323.468,02 kg dengan devisa USD 2.400.327,19 sedangkan Manado-Singapura telah mencapai tonase 65.193,72 kg dengan devisa USD 646.481,75 selain itu dimasa pandemi Covid-19 Bea dan Cukai memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor,” ungkap Cerah.
Sementara itu, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Dodik Samsu Hidayat menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif pajak ditengan pandemi Covid-19.
Antara lain PPh pasal 21 di Tanggung Pemerintah.
Pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 impor.
Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%.
Pembebasan PPh Pasal 23.
Bebas bayar pajak 0,5% (PP 23).
PPh Final Pasal 4 ayat (2) DTP sektor padat karya P3TGAI, PPN pengembalian pendahuluan sampai dengan Rp 5 Milyar.
PPN ditanggung pemerintah atas pembelian rumah tapak dan unit hunian rumah susun.
PPnBM ditanggung pemerintah atas pembelian kendaraan bermotor dan PPN ditanggung pemerintah atas sewa ruangan.
Disisi lain, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan alokasi belanja APBN di provinsi Sulawesi Utara sebesar 10,27 Triliun.
Adapun realisasi belanja APBN di provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 26 September 2021 telah terserap Rp 7,94 T (58,57%).
Dengan rincian untuk belanja pegawai Rp2,450 T (77,26%), Belanja Barang Rp 2,155 T(57,62%), Belanja Modal Rp 1,713 T (51,12%), Belanja Bantuan sosial Rp 9,14 M (52,17%), Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 408,85 M (27,57), Dana Alokasi Khusus non Fisik Rp 400,17 M (69,34%) dan Dana Desa Rp 809,52 (65,97%).
Lain halnya dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, yang diwakili Anggun Prihatmono mengatakan bahwa insentif selama pandemi Covid-19 Kanwil DJKN diantaranya memberikan dukungan berupa keringanan utang dan moratorium tindakan hukum atas piutang negara.
Pencapaian program keringanan utang sampai dengan September 2021 diberikan kepada 23 debitur dengan nilai Rp704.644.816 dan nilai outstanding (utang terbayar) Rp964.604.661.
Secara terpisah Plt. Kepala BDK Manado, Ridwan Husen menyatakan bahwa kementerian keuangan memberikan peluang untuk masuk menjadi pegawai kementerian keuangan yang berasal dari D3/S1/S2 diluar dari lulusan STAN.
Turut Hadir Panelis dalam kegiatan tersebut Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.
Rektor Universitas Negeri Manado diwakili Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Prof Dr Arie Kawulur Ms.
Rektor Universitas Prisma Manado diwakili Rektor 2 Bidang Keuangan Mardy Rattu S.E, M.M.
Rektor Universitas Sam Ratulangi diwakili Rektor 3 Ronny Gosal, Msi.
Rektor Universitas Klabat diwakili Kepala Program Studi Akuntansi FEB Dr.E.Sumanti.
Dan Rektor Politeknik Negeri Manado Kepala Bagian Perencanaan Tony Alalinti, S.Kom. MM. Kom.
Acara berjalan dengan menarik dan antusias saat sesi diskusi dengan narasumber, panelis dan mahasiswa/i yang diselingi dengan kuis berhadiah.
Komentar