JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memulai pembahasan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2025, yang menjadi rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini akan dilaksanakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa target penerimaan negara diproyeksikan tumbuh 12,14-12,36% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk mencapai target ini, salah satu langkah yang akan diambil adalah meningkatkan efektivitas reformasi perpajakan.
“Kemudian penguatan coretax perbaikan CEISA, sinergi dengan PNBP termasuk pelaksanaan aplikasi Simbara meningkatkan tax ratio yang tetap compatable dengan tren digital dan perpajakan global serta pengelolaan SDA dan BMN yang harus terus jadi fokus perhatian jaga basis pajak kita,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (4/6/2024).
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa insentif fiskal akan terus diberikan secara terukur sesuai dengan kebutuhan untuk mendorong investasi.
Dalam hal pengeluaran, target pemerintah adalah peningkatan sebesar 14,59-15,18%. Sri Mulyani menjelaskan bahwa fokus utama adalah mendukung pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Defisit APBN diharapkan berada dalam kisaran 2,45-2,82% PDB. Sri Mulyani menyatakan bahwa pengelolaan utang akan dilakukan dengan hati-hati melalui berbagai kebijakan yang telah direncanakan.
Komentar