54 Persen Korupsi Terjadi Di Pemda, Firli: Jangan Sampai Tertangkap Tangan!

JurnalPatroliNews – Jakarta, – Firli Bahuri, Ketua KPK, mengimbau seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, untuk melaksanakan sistem tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik.

Hal itu dikatakan Firli, secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dan Virtual, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/Lembaga, dalam Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023, Selasa (21/3).

KPK mengungkapkan, tindak Pidana Korupsi yang terjadi terjadi di Pemerintah Daerah, sudah cukup mengkhawatirkan, yakni sebesar 54 persen.

Ia membeberkan, dari 54 persen korupsi terjadi di Pemerintah Daerah, sebanyak 13 persen terjadi di Pemerintah Provinsi, dan 41 persennya terjadi di Pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

“Ini fakta. Nah saya minta, Gubernur, Bupati, Walikota, itu tidak bertambah lagi (yang terjerat kasus korupsi). Tapi, tidak bertambah itu bukan karena bapak akal-akalan. Tapi bapak betul-betul sudah melaksanakan sistem tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik,” kata Firli.

Ia pun mengingatkan, KPK sudah mengeluarkan banyak surat Perintah penyidikan, meskipun belum ada penyelenggara Negara yang tertangkap tangan pada 2023 ini.

“Saya berharap, betul-betul Pemerintah Daerah tidak ada lagi yang melakukan Korupsi. Kalau ada, kita lihat nanti, siapa yang tertangkap,” tegasnya.

Diketahui, dalam Rakor kali ini, dihadiri langsung oleh Johanis Tanak dan Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK, Dewan Pengawas (Dewas) KPK beserta jajaran KPK, Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN, Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, Suhajar Diantoro, Sekjen Kemendagri yang mewakili Menteri Dalam Negeri, dan Ikmal Lukman, Sekretaris Kementerian Investasi dan BKPM.

Selain itu, turut hadir seluruh Gubernur, Bupati, Walikota lengkap dengan para Sekretaris Daerah (Sekda) serta jajarannya, seperti Inspektorat Daerah; Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala BPKP Perwakilan, dan BPN Wilayah seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, dan diikuti 3.486 orang.

Komentar