Namun pada akhirnya, KPK berhasil dilemahkan. Padahal menurut Didik pada era presiden SBY sempat menolak Amandemen Undang Undang KPK. “Kalau Presiden tidak setuju, maka tidak ada Amandemen Undang Undang KPK ini” tegas Didik. Ketika kegiatan Anti Korupsi yang diperjuangkan KPK semakin menurun, maka dampak yang dihasilkan semakin besar. Salah satunya adalah nilai demokrasi.
Menurut Adrian A. Wijanarko, Koordinator Anti Korupsi Universitas Paramadina dan Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute, menyebutkan bahwa penurunan demokrasi dan pelemahan Anti Korupsi ini terlihat dari beberapa indikator. “Indeks penurunan korupsi di Indonesia terlihat dari Corruption Perception Index (CPI) dari Transparency International. Namun pelemahan nilai CPI Indonesia diikuti juga oleh pelemahan indikator demokrasi Indonesia, seperti Democracy Index, Indeks Demokrasi Indonesia, Fragile State Index, Global Freedom Score sampai dengan Press Freedom Index dan Internet Freedom Score. Artinya memang ada indikasi penurunan KPK berdampak pada penurunan demokrasi di Indonesia” Ujar Adrian
Peran Institusi Pendidikan dan Sektor Swasta
Peran institusi Pendidikan dalam penurunan jumlah korupsi memiliki peran sama krusialnya dengan penangkapan oleh KPK. Menurut Asriana, ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam penegakan anti korupsi yaitu represif, preventif, edukasi dan kampanye. Oleh karena itu kegiatan edukasi dan kampanye yang dilakukan oleh institusi pendidikan itu sangat penting. Asriana juga menjelaskan terkait Pendidikan Anti Korupsi (PAK) yang sudah diadopsi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebanyak 32,2% perguruan tinggi dan 31,6% program studi sudah mengimplementasi PAK.
Komentar