Ia mengatakan, pada Senin 27 Maret 2023 Tim KPK melakukan penggeledahan di lingkungan Kementerian ESDM, tepatnya di ruang kerja dan kendaraan roda empat Muhammad Idris P Sihite selaku Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM terkait tipikor tukin 2020-2022.
Pada saat penggeledahan, kata Tumpak, penyidik menemukan tiga lembar kertas tanpa judul yang pada bagian atasnya tertulis “Dugaan TPK Berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atas Penyelenggara Negara Terkait Pengurusan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Minerba.
“Di dalamnya ada nama-nama pihak di Kementerian ESDM serta nama-nama perusahaan pertambangan,” papar Tumpak.
“Pada saat penyidik menanyakan kepada Muhammad Idris Sihite, diperoleh jawaban dokumen itu berasal dari Karyoto, dari Pak Menteri, Pak Menteri dari Pak Firli,” kata Tumpak lagi.
Namun ketika diperiksa Dewas KPK, Muhammad Idris Sihite meralat pernyataannya. Ia mengatakan, tiga lembar kertas tersebut diterima dari seorang pengusaha bernama Suryo ketika bertemu di sebuah hotel mewah di Jakarta.
Tumpak menjelaskan, alasan Muhammad Idris memberikan jawaban bahwa dokumen itu diperoleh dari Pak Menteri dan Pak Menteri dari Pak Firli, untuk membuat petugas KPK takut sehingga tidak mengakses banyak dokumen yang tidak terkait dengan perkara tunjangan kinerja.
Kesimpulannya, dari hasil penyelidikan Dewas KPK, bukan Ketua KPK Firli Bahuri yang membocorkan dokumen tersebut. Selain itu, tiga lembar kertas tersebut tidak memiliki kemiripan dengan yang dibuat penyidik KPK.
“Bahwa tiga lembar kertas yang ditemukan pada waktu penggeledahan tidak identik dengan hasil telaahan informasi yang dibuat oleh penyidik KPK,” kata Tumpak.
Dengan demikian, lanjutnya, Dewan Pengawas KPK memutuskan bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firli Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara, tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik.
Komentar