Maksud dari dugaan keterlibatan ini, terang Dedi, yaitu Ema Sumarna seharusnya mengetahui tentang proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh semua SKPD di lingkungan Pemkot Bandung, yang memang berada di bawah koordinasinya.
“Kalaupun tidak ada laporan dari Kepala Dinas (Kadis) dari tiap SKPD, sebaliknya ia mempunyai kewenangan lebih dari cukup untuk menanyai kepada Kadis. Misalnya, tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di SKPD tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, dengan diungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Bandung nonaktif Yana Mulyana, menjadi momentum KPK untuk membersihkan praktik KKN di Pemkot Bandung.
“Ini momentum penting bagi KPK untuk menghabisi koruptor dan praktik KKN yang diduga masih marak terjadi di Pemkot Bandung,” tandasnya.
Komentar