JurnalPatroliNews – Bupati Kabupaten Paser Fahmi Fadli melalui Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Paser, H Romid Erwinadi mengatakan, indikator yang di pakai untuk mengukur pengarusutamaan gender (PUG) adalah akses, partisipasi, manfaat dan kontrol masyarakat laki-laki dan perempuan secara adil dalam pembangunan.
“Payung hukum Kabupaten Paser mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Paser,” ujar Romid pada kegiatan Sosisalisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG.
Termasuk PPRDG Kewenangan Provinsi, berlangung di Gedung A Dinas Kesehatan Paser, Kamis (21/10/2021).
Lebih lanjut, Romid mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser menyambut baik kegiatan tersebut.
“Sehingga sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi sehingga dapat mensinkronisasikan dalam menyususn kebijakan dan program kegiatan,” imbuh Romid.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan Kebupaten Paser menjadi prioritas dalam kegiatan ini mengingat masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser.
“IPG Paser yaitu 71,41, menempati peringkat 10 dari 10 kabupaten/kota se Kaltim. kondisi ini memerlukan penguatan kelembagaan PUG agar pelaksanaan pemenuhan tujuh prasyarat PUG dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak,” ujar Soraya.
Untuk mewujudkan kesetaraan gender maka diperlukan kelembahgaan PUG sebagai wadah promosi, koordinasi, dan konsultasi pelaku pembangunan. Hal ini meliputi perangkat daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan badan usaha agar pelaksanaan PUG menjadi Optimal.
“Selain itu, keberadaan Pokja PUG, Tim Driver, dan Focal Point merupakan lembaga utama dalam implementasim PUG. Harapannya, isu gender dapat dijadikan sebagai cross cuting Isue dalam menghadapi kesenjangan,” imbuh Soraya.
Kegiatan ini diikuti sebnayk 40 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemkab Paser. Hadir menjadi Narasumber Kabid Kesetaraan Gender Dinas P3AK Jawa Timur, One Widyawati dan Kasubbid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Paser, Eko Arisyandi.
Komentar