Tahun Pertama Prabowo: Daftar 10 Instansi dengan Anggaran Minim

JurnalPatroliNews – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-Undang.

Dalam kesepakatan tersebut, total belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp 1.160 triliun.

Beberapa kementerian dan lembaga mendapatkan anggaran yang signifikan, seperti Kementerian Pertahanan yang menerima Rp 166 triliun dan Kepolisian RI dengan anggaran Rp 126 triliun.

Namun, tidak semua lembaga mendapatkan alokasi dana yang besar. Berikut adalah daftar 10 lembaga yang tercatat memiliki anggaran minim di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Rp 229 miliar
   Lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang terlibat dalam proses hukum.
   
2. Badan Standardisasi Nasional: Rp 223 miliar
   Badan ini bertugas menetapkan standar nasional untuk berbagai produk dan jasa demi melindungi masyarakat.
   
3. Lembaga Ketahanan Nasional: Rp 187 miliar
   Fokus lembaga ini adalah pada aspek ketahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman.
   
4. Komisi Yudisial: Rp 184 miliar
   Komisi ini berperan dalam mengawasi dan menjaga kehormatan hakim di Indonesia.
   
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Rp 166 miliar
   Lembaga ini bertugas untuk merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa di pemerintah.
   
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Rp 160 miliar
   Komnas HAM berfungsi untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.
   
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir: Rp 156 miliar
   Lembaga ini berfokus pada pengawasan dan regulasi penggunaan tenaga nuklir di Indonesia.
   
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Rp 105 miliar
   Tugas lembaga ini adalah menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di pasar.
   
9. Dewan Ketahanan Nasional: Rp 54 miliar
   Dewan ini berperan dalam merumuskan kebijakan terkait ketahanan nasional.
   
10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang: Rp 53 miliar
    Badan ini bertugas mengelola kawasan perdagangan bebas di Sabang untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Dari daftar ini, terlihat bahwa meskipun ada lembaga yang mendapatkan anggaran jumbo, banyak lembaga vital yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dan negara harus berjuang dengan anggaran yang terbatas. Hal ini memicu pertanyaan mengenai prioritas pengeluaran pemerintah dalam APBN 2025.