JurnalPatroliNews | Jakarta – Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar membawa polemik konten YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers. Pengaduan tersebut berkaitan dengan tayangan yang dinilai memuat narasi merugikan nama baik Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, termasuk tuduhan mengenai dugaan keterlibatan Golkar dalam makar dan kriminalisasi dalam proses Musyawarah Nasional (Munas).
Tim PP Bakumham Partai Golkar menyampaikan laporan tersebut ke Dewan Pers, Senin (16/11/2026). Pengaduan diterima oleh petugas layanan pengaduan Dewan Pers bernama Maria.
Juru Bicara PP Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kewenangan Bakumham dalam menjalankan fungsi advokasi dan bantuan hukum partai sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.
“Kami melaporkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Yang kami laporkan itu adalah Forum Keadilan yang telah memposting di kanal YouTube berkaitan dengan nama baik dan ada unsur fitnah terhadap Pak Bahlil Lahadalia,” kata Derek Loupatty.
Menurut Derek, materi tayangan yang dipersoalkan memuat narasi yang mengaitkan Partai Golkar dengan dugaan makar serta tuduhan adanya kriminalisasi dalam proses Munas hingga terpilihnya kembali Bahlil sebagai Ketua Umum.
Golkar Bantah Tuduhan Makar dan Kriminalisasi
Derek menegaskan pihaknya membantah tuduhan yang dinilai diarahkan kepada Bahlil dan Partai Golkar tersebut. Ia menyatakan proses Munas Golkar pada Agustus 2024 berlangsung melalui mekanisme organisasi.
“Kami bantah itu. Munas itu pada tahun 2024 di bulan Agustus, semua berproses, tidak ada kriminalisasi dari yang dituduhkan terhadap Ketum kami,” tegasnya.
Ia juga menilai penggunaan narasi makar merupakan persoalan serius karena dapat menimbulkan konsekuensi besar terhadap citra dan keberlangsungan organisasi politik.
Menurut Derek, tuduhan semacam itu tidak dapat disampaikan tanpa dasar yang jelas. Karena itu, Bakumham menilai perlu ada mekanisme penyelesaian melalui lembaga yang berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dalam produk jurnalistik.
Pengaduan ke Dewan Pers menjadi langkah yang ditempuh Golkar untuk meminta penilaian terhadap konten yang dipersoalkan. Namun, substansi pengaduan tersebut tetap perlu diperiksa melalui mekanisme Dewan Pers sebelum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
Somasi Terhadap Said Didu Belum Berujung Kesepakatan
Sebelum mengajukan pengaduan, Bakumham Golkar mengaku telah melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah pihak, termasuk Muhammad Said Didu.
Derek mengatakan pihaknya memberikan waktu tiga hari untuk memperoleh tanggapan maupun permintaan maaf atas pernyataan yang dipersoalkan. Namun, menurut dia, hingga batas waktu tersebut tidak ada permintaan maaf sebagaimana diharapkan pihak Golkar.
“Kalau 3 hari kemarin secara somasi, mereka melakukan permintaan maaf misalnya, mungkin tidak seperti ini,” ujar Derek.
Ia menyebut Bahlil sebagai sosok yang pada dasarnya mengedepankan sikap pemaaf. Meski demikian, Bakumham menilai pihaknya tetap memiliki tanggung jawab untuk membela kehormatan dan martabat Ketua Umum serta organisasi Partai Golkar.
Derek juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat. Rencana itu menjadi jalur hukum lanjutan yang sedang dipertimbangkan setelah pengaduan kepada Dewan Pers.
Kuasa Hukum Said Didu: Somasi Salah Substansi
Di sisi lain, kuasa hukum Muhammad Said Didu, Helvis, sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap somasi yang dilayangkan Partai Golkar. Ia menilai somasi tersebut keliru dalam substansi maupun pihak yang dituju.
Menurut pihak Said Didu, kliennya tidak memiliki niat untuk menghina atau merendahkan martabat Bahlil Lahadalia.
Kuasa hukum lainnya, Sukardin, juga menyatakan bahwa Said Didu tidak pernah secara langsung menyebut Bahlil sebagai pelaku, pihak yang memerintahkan, atau orang yang terlibat dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Tim kuasa hukum Said Didu berpandangan bahwa apabila keberatan Golkar berkaitan dengan substansi wawancara, penyuntingan, maupun penyajian konten oleh media, penyelesaiannya perlu mempertimbangkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers.
Dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum Said Didu juga menyatakan bahwa kliennya hadir sebagai narasumber dalam tayangan Forum Keadilan dan tidak mengetahui secara pasti informasi mengenai pertemuan yang menjadi pokok polemik.
Dewan Pers Jadi Ruang Penyelesaian Sengketa Pemberitaan
Pengaduan Bakumham Golkar kepada Dewan Pers kini menjadi bagian penting dari perkembangan polemik tersebut. Lembaga itu memiliki mekanisme untuk menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat terhadap karya jurnalistik sesuai kewenangannya.
Dalam proses penyelesaian sengketa pers, substansi konten, konteks pernyataan narasumber, proses penyuntingan, serta pemenuhan prinsip-prinsip jurnalistik menjadi aspek yang perlu diperiksa.
Di sisi lain, rencana Golkar melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa polemik ini berpotensi berlanjut melalui jalur hukum di luar mekanisme pengaduan pers.
Hingga pengaduan diproses dan masing-masing pihak memperoleh kesempatan menyampaikan keterangan, tuduhan fitnah maupun pelanggaran kode etik masih merupakan klaim yang perlu diuji berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut reputasi seorang pimpinan partai politik, kebebasan pers, serta batas tanggung jawab media dalam menyajikan pernyataan narasumber kepada publik.















Komentar