JurnalPatroliNews | Manila – Indonesia mendukung integrasi jaringan listrik kawasan Asia Tenggara melalui program ASEAN Power Grid (APG). Namun, pemerintah menegaskan kerja sama interkoneksi listrik antarnegara tidak boleh sekadar mengejar keterhubungan jaringan tanpa kepastian regulasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sikap tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026.
Bahlil menyatakan Indonesia berkomitmen menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid. Meski demikian, pelaksanaan kerja sama harus tetap memperhatikan kepentingan nasional masing-masing negara anggota.
“Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan, integrasi sistem kelistrikan regional harus dibangun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Setiap negara juga harus tetap memiliki ruang untuk menjalankan regulasi dan kebijakan energi sesuai kebutuhan nasionalnya.
“Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara,” tegasnya.
Regulasi domestik disiapkan lebih dahulu
Menurut Bahlil, Indonesia tidak ingin masuk dalam kerja sama interkoneksi listrik regional tanpa kesiapan aturan di dalam negeri. Pemerintah terlebih dahulu melakukan penataan regulasi agar pelaksanaan kerja sama tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.
Komitmen untuk menuntaskan penandatanganan MoU sebelum pelaksanaan KTT ASEAN ke-49 sebelumnya telah disampaikan dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026.
Sejak pertemuan tersebut, pemerintah melanjutkan penyelarasan regulasi domestik sebagai bagian dari persiapan Indonesia mengikuti skema kerja sama energi lintas negara.
“Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterhubungan jaringan listrik tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek pengaturan pasokan, mekanisme perdagangan listrik, pembagian manfaat, dan perlindungan kepentingan konsumen domestik.
ASEAN Power Grid menjadi agenda strategis energi kawasan
ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi negara-negara Asia Tenggara yang tercantum dalam ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030.
Program ini dirancang untuk menghubungkan sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota ASEAN. Melalui interkoneksi tersebut, kawasan diharapkan memiliki sistem pasokan listrik yang lebih andal, efisien, dan mampu mendukung kebutuhan energi lintas negara.
Kerja sama ini juga membuka peluang pemanfaatan sumber energi yang tersedia di masing-masing negara. Namun, implementasinya membutuhkan kesepakatan mengenai aspek teknis, regulasi, tata kelola, serta mekanisme kerja sama yang dapat diterapkan oleh seluruh pihak.
Setelah MoU berlaku, pelaksanaan kerja sama akan dijalankan melalui sejumlah kelompok kerja atau task force di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).
Rencana kerja masing-masing kelompok tersebut telah disusun dan dijadwalkan untuk dibawa dalam KTT ASEAN ke-49 bersama dokumen kerja sama energi lainnya.
Indonesia ingin menjadi mitra setara
Penandatanganan Enhanced MoU on ASEAN Power Grid diharapkan menjadi pijakan bagi pengembangan jaringan listrik bersama di Asia Tenggara. Indonesia menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam kerja sama tersebut, dengan tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama.
Tantangan berikutnya terletak pada penerjemahan kesepakatan menjadi mekanisme operasional yang jelas. Pemerintah perlu memastikan bahwa interkoneksi tidak mengganggu keandalan pasokan listrik dalam negeri, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang terukur.
Dengan demikian, keberhasilan ASEAN Power Grid tidak cukup diukur dari tersambungnya jaringan listrik antarnegara. Kerja sama tersebut juga harus mampu menciptakan sistem energi kawasan yang saling menguntungkan tanpa mengurangi kewenangan setiap negara dalam mengatur kebutuhan listrik nasionalnya.
Sikap pemerintah Indonesia memperlihatkan bahwa integrasi energi ASEAN tetap terbuka untuk didukung, tetapi pelaksanaannya harus dibangun melalui kesiapan regulasi, kesetaraan kemitraan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Komentar