JurnalPatroliNews | Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat negara yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto agar segera memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Imbauan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 1–2 Oktober 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kepatuhan melaporkan harta kekayaan tidak boleh dipandang sebatas urusan administratif. LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi sekaligus sarana membuka ruang pengawasan publik terhadap pejabat negara.
“KPK mengimbau kepada para pejabat baru yang dilantik dalam reshuffle kabinet untuk segera memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Budi di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dua Bulan Setelah Pengangkatan
KPK menegaskan terdapat batas waktu yang harus diperhatikan pejabat baru.
Berdasarkan penjelasan Budi, LHKPN untuk kondisi pengangkatan pertama, pengangkatan kembali setelah masa jabatan berakhir, maupun ketika pejabat mengakhiri masa jabatan atau memasuki masa purna bakti, wajib disampaikan paling lambat dua bulan sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan.
Ketentuan ini menjadi penting bagi pejabat yang baru masuk dalam struktur pemerintahan setelah perombakan kabinet maupun pengisian sejumlah posisi strategis negara.
KPK juga mengingatkan bahwa kewajiban pelaporan tetap melekat selama pejabat menjalankan jabatannya melalui pelaporan LHKPN secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
Bukan Sekadar Administrasi
Menurut Budi, LHKPN memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban pelaporan.
Kepatuhan menyampaikan laporan kekayaan menjadi bagian dari komitmen transparansi seorang penyelenggara negara. Data yang disampaikan juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi kondisi kekayaan pejabat publik.
“Semakin terbuka seorang penyelenggara negara mengenai harta kekayaannya, semakin kuat pula ruang bagi publik untuk ikut mengawasi dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Budi.
Dengan demikian, transparansi kekayaan menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Data Kekayaan Jadi Instrumen Pengawasan
KPK memandang LHKPN juga memiliki fungsi pencegahan.
Data yang dilaporkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk melihat kewajaran perubahan harta kekayaan seorang pejabat selama menjalankan amanah publik. Karena itu, laporan tidak cukup hanya disampaikan tepat waktu, tetapi juga harus dibuat secara benar, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya.
Pesan tersebut menjadi penting karena laporan kekayaan bukan sekadar angka total aset. LHKPN memuat berbagai informasi mengenai harta kekayaan yang dapat digunakan sebagai bagian dari proses pengawasan.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk mencermati informasi yang telah diumumkan melalui kanal resmi KPK.
Siapa Saja yang Disorot?
Para pejabat yang baru dilantik dalam rangkaian perubahan struktur pemerintahan menjadi kelompok yang kini mendapat perhatian KPK.
ANTARA mencatat sejumlah nama yang baru mengisi jabatan strategis, mulai dari menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, pejabat kepolisian, hingga anggota Wantimpres.
KPK tidak menyebut kewajiban tersebut hanya berlaku bagi pejabat tertentu. Sepanjang seseorang masuk dalam kategori wajib LHKPN sesuai ketentuan, kewajiban pelaporan tetap berlaku.
Publik Bisa Ikut Mengawasi
KPK juga mengajak masyarakat tidak berhenti pada mengetahui bahwa seorang pejabat telah menyerahkan LHKPN.
Masyarakat dipersilakan memanfaatkan keterbukaan data tersebut sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mengawal integritas penyelenggara negara. Informasi LHKPN dapat dipantau melalui kanal resmi e-LHKPN KPK.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat konsep pengawasan publik terhadap pejabat yang memegang amanah negara.
Transparansi Jadi Ujian Awal Pejabat Baru
Bagi para pejabat yang baru dilantik, kewajiban LHKPN menjadi salah satu ujian awal dalam membangun citra integritas di hadapan masyarakat.
Pelaporan yang tepat waktu, lengkap, dan sesuai fakta akan memperkuat transparansi. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen pejabat terhadap prinsip akuntabilitas.
Karena itu, pesan KPK kali ini cukup jelas: jabatan baru datang bersama tanggung jawab baru, termasuk membuka informasi mengenai harta kekayaan kepada publik sesuai ketentuan.
Di tengah tuntutan pemerintahan yang semakin terbuka, LHKPN bukan sekadar dokumen yang diserahkan kepada KPK. Ia menjadi salah satu jendela bagi masyarakat untuk melihat dan mengawasi integritas mereka yang dipercaya mengelola negara.
Komentar