JurnalPatroliNews | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mempertanyakan penerapan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai perkara tersebut perlu dilihat lebih luas karena diduga memiliki dimensi politik dan berpotensi berkaitan dengan upaya mengambil alih kekuasaan secara tidak sah.
Benny menyampaikan pandangannya melalui akun media sosial X pada Jumat (20/11/2026). Politikus Partai Demokrat itu menilai penyadapan yang diduga menyasar aktivitas Presiden dan lingkungan Istana tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran di bidang informasi dan transaksi elektronik.
“Saya dari awal mencurigai penyadapan ini bukan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU ITE. Aneh jika UU ITE diterapkan,” kata Benny.
Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya harus ditelusuri dari sisi motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang bekerja sama dalam suatu persekongkolan.
“Yang disadap itu istana dan kegiatan Presiden. Ini adalah perbuatan makar. Ada persekongkolan dan permufakatan jahat dengan motif untuk tujuan mengambil alih kekuasaan yang sah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Benny terhadap perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Pembuktian unsur tindak pidana, termasuk dugaan makar, tetap menjadi kewenangan penyidik dan proses peradilan.
Benny minta motif dan pihak di balik penyadapan diungkap
Benny juga menyinggung kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan persekongkolan tersebut. Namun, dalam pernyataannya, ia tidak menguraikan secara terperinci identitas maupun bukti yang mendasari tudingan itu.
“Siapa yang bersekongkol? Semua sudah tahu. Mosok tanya lagi,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menambah sorotan politik terhadap penanganan perkara penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Perdebatan kini tidak hanya menyangkut dugaan tindakan penyadapan tanpa hak, tetapi juga mengenai kemungkinan motif dan tujuan di balik aktivitas tersebut.
Penyidikan berkembang, dugaan makar ikut didalami
Dalam perkembangan perkara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Jumat (20/11/2026) menyampaikan bahwa penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar, termasuk dugaan perencanaan dan upaya melumpuhkan pemerintahan.
Bareskrim Polri juga menyatakan masih melakukan pendalaman dan gelar perkara bersama pihak kejaksaan untuk menguji konstruksi hukum yang akan diterapkan. Penetapan unsur makar harus didasarkan pada bukti mengenai perencanaan, persiapan, hingga perbuatan permulaan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah mendorong agar penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak terbatas pada ketentuan UU ITE. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga meminta kemungkinan penerapan pasal makar dan ketentuan hukum lainnya dikaji berdasarkan fakta penyidikan.
Pembuktian hukum menjadi penentu
Perdebatan mengenai penerapan pasal dalam kasus ini memperlihatkan pentingnya membedakan dugaan penyadapan ilegal dengan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Keduanya memiliki unsur hukum yang berbeda. Dugaan penyadapan tanpa hak harus dibuktikan melalui tindakan intersepsi atau akses ilegal yang memenuhi unsur pidana. Sementara itu, dugaan makar membutuhkan pembuktian mengenai maksud dan rangkaian perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana terkait.
Karena itu, pengungkapan perkara perlu menjelaskan siapa yang memerintahkan penyadapan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menjadi sasaran, bagaimana hasil penyadapan digunakan, serta apakah terdapat tujuan lain di balik tindakan tersebut.
Bagi publik, transparansi proses penyidikan menjadi penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan pasal, tetapi mampu mengungkap fakta dan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah.













Komentar