Ombudsman RI Ingatkan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kawasan UI Wajib Patuhi Regulasi

JurnalPatroliNews | Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan pemerintah agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya mengejar target jumlah dan percepatan proyek, tetapi juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peringatan ini mencuat menyusul polemik rencana pembangunan kompleks Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menegaskan bahwa setiap tahapan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut harus memiliki kepastian hukum, mulai dari penentuan lokasi, penyediaan lahan, hingga pembangunan sarana dan prasarana.

“Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi,” tegas Radian di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki target membangun 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun di wilayah yang membutuhkan akses pendidikan. Namun, target tersebut harus diimbangi dengan perencanaan matang dan prosedur administrasi yang sesuai aturan.

Ia menilai kepastian status lahan menjadi aspek penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun berujung pada dugaan maladministrasi.

Kemensos dan Pemprov DKI diminta perhatikan regulasi

Ombudsman RI secara khusus mengingatkan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan ketentuan Pasal 22 juncto Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Ketentuan tersebut mengatur tanggung jawab penyediaan prasarana, sarana, dan ruang lahan yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Radian menjelaskan, penetapan definitif lokasi Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah. Meski demikian, keputusan tersebut harus didahului survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan.

Proses administrasi juga perlu dikoordinasikan secara jelas antara Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kawasan yang menjadi perhatian merupakan lingkungan kampus UI yang memiliki fungsi akademik dan kelembagaan.

Fungsi Hutan Kota UI perlu menjadi pertimbangan

Ombudsman turut menyoroti kedudukan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi yang menjalankan mandat Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Karena itu, rencana pemanfaatan lahan di lingkungan UI perlu memperhatikan status penguasaan lahan, peruntukan ruang, fungsi kawasan, serta ketentuan yang berlaku.

Menurut Ombudsman, proses penentuan lokasi tidak boleh mengabaikan aspek administratif dan kepentingan publik yang melekat pada kawasan tersebut.

“Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, Ombudsman RI mengingatkan agar usulan lahan pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip clear and clean dan bebas maladministrasi sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan publik bagi peserta didik maupun masyarakat penerima manfaat,” jelas Radian.

Prinsip clear and clean dalam konteks penyediaan lahan menuntut kejelasan status hukum, kewenangan penggunaan, serta kesesuaian pemanfaatan tanah sebelum proyek dilaksanakan.

Ombudsman soroti perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat

Berdasarkan informasi pada laman resmi Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, terdapat 263 lokasi usulan Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, 166 lokasi dilaporkan telah selesai, sementara 97 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan.

Secara nasional, tercatat 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Kementerian Sosial juga menyampaikan rencana pengoperasian 93 Sekolah Rakyat permanen pada 2026 serta keberadaan 90 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak tahun sebelumnya.

Dari sisi persebaran wilayah, sebanyak 110 lokasi berada di Indonesia bagian barat, 42 lokasi di Indonesia bagian tengah, dan 14 lokasi di Indonesia bagian timur.

Data tersebut menunjukkan besarnya skala program pembangunan Sekolah Rakyat yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan ketersediaan lahan serta kesiapan fasilitas pendidikan.

Pengawasan untuk mencegah maladministrasi

Ombudsman RI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, termasuk dalam proses penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas pendukung.

Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai peraturan, transparan, dan tidak mengabaikan prinsip pelayanan publik yang baik.

Peringatan Ombudsman menjadi pengingat bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya dinilai dari jumlah gedung yang berhasil dibangun atau kecepatan penyelesaian proyek. Kepastian hukum, kesesuaian tata ruang, transparansi administrasi, serta perlindungan terhadap fungsi kawasan juga harus menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Dengan demikian, tujuan memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapat berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap kepentingan publik.

Komentar