JurnalPatroliNews – Jakarta,- Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi menyangkal adanya dugaan kebocoran data sekitar 204 juta orang pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di dasari oleh motif politik, sebaliknya dalangnya bermotif komersial.
“Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis supaya publik jangan resah dulu, ini (motif) politik apa,” ujar Budi Arie dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/23).
Budi Arie,menyebut, bahwa dalang pelaku peretasan yang membobol data DPT, memiliki motif komersial (ekonomi), saat ini menjadi kesimpulan awal.
“Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersial, mau diperjualbelikan data itu. Kesimpulan sementara,” katanya.
Budi Arie, meyakini, bahwa data yang diretas oleh pembobol pasti akan disalahgunakan untuk diperjualbelikan di situs gelap (dark web).
“Karena dijual datanya, sama yang nge-hack dijual datanya, kalau jual apa berarti? Komoditas kan. Kalau komoditas berarti apa? Ekonomi kan. Jualnya di dark web,” jelasnya.
Hal ini, Budi Arie, menyerukan agar publik tidak menghubungkan dugaan kebocoran data di situs KPU menjadi muatan politis.
“Justru itu makanya saya bilang ini motifnya bukan politik, motifnya ekonomi. Ini orang mau ngerampok data saja, mau ngejual jadi komoditas, gitu saja. Jadi, enggak usah dipolitisasi,” terangnya.
Budi Arie, sebaliknya memohon publik untuk tidak mendiskreditkan KPU selaku penyelenggara pemilu atas dugaan kebocoran data saat ini.
“Sudah jangan kita salah-menyalahkan. Kami Kemenkominfo tidak mau menyalahkan kementerian/lembaga lain, apalagi KPU ini kan penyelenggara pemilu tumpuan kita semua, jangan sampai KPU didiskreditkan, dong!” tegasnya.
Sebaliknya, Menkominfo mengatakan kasus tersebut menjadi peringatan bagi KPU untuk lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan data pemilih.
“Ini juga sekaligus warning buat penyelenggara pemilu, buat menjaga sistemnya dengan baik, keamanan datanya dengan baik,” imbuhnya.
Selanjutnya menegaskan, Kemenkominfo akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri untuk bersama-sama merapikan dan memperkuat sistem keamanan data terkait pemilu agar lebih baik dan berkualitas.
Komentar