JurnalPatroliNews – Jakarta,.- Usulan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy agar korban judi online mendapatkan bantuan sosial (bansos) dinilai sangat tidak tepat.
Demikian penegasan Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus, dalam keterangannya pada Selasa (18/6).
“Bansos akan membuat para pelaku judi online menjadi lebih tenang dan nyaman, karena ada garansi dari pemerintah yang akan menanggung keluarganya,” kata Dailami.
Menurut Dailami, seharusnya pemerintah lebih tegas dalam memberantas judi online yang semakin masif, bukan justru memberikan bansos.
“Bansos bagi pelaku judi online justru akan memicu pelaku judi lainnya bertambah banyak,” tegas Dailami.
Ia menjelaskan, pelaku judi akan berpikir bahwa jika kalah dan menjadi miskin, mereka akan dipelihara oleh negara melalui bansos.
“Ini bukan ditujukan kepada keluarga pelaku judi online, tetapi mengacu pada amanah UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” jelas Dailami.
Dailami menilai wacana yang digulirkan Menko PMK merupakan sebuah blunder, karena akan membuat masyarakat ragu terkait keseriusan pemerintah dalam memberantas judi online.
“Apalagi kita sama-sama tahu bahwa bansos ini masih sering dikeluhkan masyarakat karena banyak yang tidak tepat sasaran penerimanya dan rawan diselewengkan,” kata Dailami.
Komentar