JurnalPatroliNews | Jakarta — Penguatan fondasi komunikasi publik dan pendekatan empatik dinilai menjadi pekerjaan penting dalam evaluasi komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan kebijakan, tetapi juga perlu memastikan aspirasi, kritik, serta keluhan masyarakat tersampaikan kepada para pengambil keputusan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam webinar Universitas Paramadina bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Forum yang menjadi bagian dari rangkaian Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina dan Insani Madina PGSC itu menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, analis politik, praktisi media, serta masyarakat sipil untuk membahas efektivitas komunikasi kebijakan di tengah dinamika era digital.
Sejumlah narasumber menyoroti berbagai aspek, mulai dari koordinasi komunikasi antarlembaga, kepercayaan publik, transparansi kebijakan, hingga pentingnya membuka ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Komunikasi Pemerintah Harus Berjalan Dua Arah
Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah harus mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menyampaikan program dan kebijakan Presiden kepada masyarakat serta menghimpun aspirasi publik untuk disampaikan kembali kepada pemerintah.
Menurut Fahd, informasi mengenai kebijakan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus membuka ruang untuk mendengar kritik, masukan, dan keluhan masyarakat.
“Yang pertama, pikiran Presiden dan program terbaik Pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan Bakom juga harus bisa mendengarkan dan juga menghimpun atau mendapatkan input dari masyarakat, kemudian kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada Presiden atau Pemerintah,” tegas Fahd.
Pandangan tersebut menempatkan komunikasi publik bukan sekadar kegiatan penyebaran informasi, melainkan juga mekanisme untuk memastikan suara masyarakat menjadi bagian dari proses evaluasi kebijakan.
CSIS Soroti Kepercayaan dan Konsistensi Strategi Komunikasi
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyoroti persoalan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menyampaikan pandangan bahwa kepuasan publik mengalami penurunan dan menilai kondisi tersebut perlu dicermati melalui evaluasi komunikasi pemerintahan.
Arya juga menyoroti pergantian pimpinan dan perubahan nomenklatur lembaga komunikasi pemerintah yang menurutnya menjadi tantangan bagi kesinambungan strategi komunikasi.
“Bagaimana trust level-nya meningkat, communication plan-nya justru belum selesai. PR-nya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif. Persoalan besarnya adalah dalam dua tahun, sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur. Ini membuktikan ada problem besar dalam communication plan pemerintah,” ucap Arya.
Menurutnya, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan komunikasi perlu menjadi perhatian agar penyampaian kebijakan kepada masyarakat berjalan lebih terarah.
Catatan mengenai tingkat kepuasan publik tersebut merupakan pandangan yang disampaikan dalam forum. Untuk menyimpulkan tren secara kuantitatif, diperlukan data survei yang menjelaskan metode, periode, dan responden yang digunakan.
Prabu: Fondasi Komunikasi Perlu Diperkuat
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi, menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap komunikasi pemerintahan tercermin dari keberadaan berbagai lembaga yang menjalankan fungsi penyampaian informasi kebijakan.
Namun, menurut Prabu, banyaknya saluran dan instrumen komunikasi belum cukup apabila tidak ditopang fondasi yang kuat, koordinasi yang baik, serta kemampuan memahami persoalan masyarakat.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti rumah mewah yang dibangun tanpa fondasi kokoh. Tampilan luar dapat terlihat baik, tetapi bangunan tetap rentan apabila struktur dasarnya tidak memadai.
“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Inilah yang saat ini dialami oleh instrumen komunikasi pemerintah. Untuk memperkuat komunikasi, di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” kata Prabu.
Menurutnya, pendekatan empatik perlu menjadi bagian penting dalam merespons persoalan publik. Pemerintah perlu terlebih dahulu memahami dampak suatu peristiwa terhadap masyarakat sebelum memberikan penjelasan atau klarifikasi.
Masyarakat Sipil dan Kelompok Rentan Perlu Dilibatkan
Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan, perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan dan terlibat dalam proses kebijakan. Kritik tidak seharusnya diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan pemerintah.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi, komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tetapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara, atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan,” ujar Pawestri.
Pandangannya menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki kaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai keputusan yang diambil, tetapi juga penjelasan tentang alasan, pertimbangan, dan konsekuensi kebijakan tersebut.
Persuasi Harus Berlandaskan Kebenaran dan Tanggung Jawab Sosial
Pengamat komunikasi publik dan politik sekaligus dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menyoroti dimensi etika dalam praktik komunikasi.
Menurutnya, komunikasi tidak cukup diukur dari kemampuan memengaruhi atau meyakinkan audiens. Efektivitas komunikasi juga perlu dilihat dari keterkaitannya dengan kebenaran dan tanggung jawab sosial.
“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, tetapi persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggung jawab sosial atau tidak. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran? Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sosial?” ungkap Gismar.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa keberhasilan penyampaian pesan tidak boleh dilepaskan dari kejujuran informasi dan konsekuensi sosialnya. Komunikasi yang efektif semestinya membantu masyarakat memahami kebijakan secara utuh, bukan hanya membentuk persepsi terhadap pemerintah.
Paramadina Harapkan Evaluasi Jadi Masukan Kebijakan
Webinar tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri atas alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., turut menghadiri kegiatan tersebut.
Universitas Paramadina berharap diskusi dan evaluasi kritis itu dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pemangku kebijakan dalam menyempurnakan strategi komunikasi pemerintahan.
Berbagai pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut mengarah pada sejumlah kebutuhan, yakni memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan transparansi, menjaga konsistensi perencanaan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta memastikan kritik memperoleh ruang yang layak.
Pada akhirnya, komunikasi publik tidak hanya berkaitan dengan seberapa luas informasi pemerintah tersebar. Kejelasan pesan, keterbukaan terhadap masukan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
Komentar