JurnalPatroliNews – Jakarta – Setelah meroket sepanjang 2022, harga batu bara di pasar global tahun ini berbalik merosot. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani percaya diri APBN RI masih kuat meski terimbas penurunan pendapatan dari ekspor komoditas.
“Risiko terbesar [pada 2023] adalah harga-harga, batu bara, minyak [mentah] pasti tidak selalu di atas. Pasti ada koreksi. Pertanyaannya bagaimana menjaganya,” kata Menkeu dalam acara Economic Outlook 2023, Selasa (28/2/2023).
Di sisi lain, pemerintah harus menjaga penyediaan anggaran untuk program prioritas seperti belanja infrastruktur termasuk proyek strategis nasional, pemilu, pengentasan kemiskinan, dan upaya mengurangi stunting.
“Kita buat exercise, jika harga batu bara turun, bagaimana cara kita kalau ada syok,” kata Menkeu.
Sri Mulyani menyatakan bahwa penurunan dari harga komoditas, antara lain, bisa diimbangi oleh kenaikan pendapatan lain. Misalnya, dari dividen BUMN dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Khusus PNBP, lanjutnya, yang melonjak dua kali lipat. Pajak daerah seperti dari pajak kendaraan bermotor serta pajak restoran dan hotel naik hingga tiga digit.
“Ini yang kemudian kita ramu kalau penerimaan tidak setinggi dari komoditas, bisa diantisipasi dengan penerimaan lain,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga berharap agar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan bisa meningkatkan pendapatan negara.
Sri Mulyani optimistis semua perkembangan tersebut bisa menjadi peredam (shock absorber) dampak penurunan harga komoditas dan memastikan upaya pemerintah membangun infrastruktur, menyelenggarakan pemilu, dan memulai pembangunan ibu kota negara baru bisa terus bergulir.
“Banyak Menkeu [negara lain] yang justru berantem, kalau kita [Indonesia] justru bisa reformasi, perbaiki legislasi. Itu semua pencapaian dan DPR luar biasa dukungannya,” katanya.
Komentar