Fahmi Wibawa dalam diskusi ini menekankan adanya indikasi pemusatan kekuasaan dalam pemerintahan baru. Ia menyoroti peran tokoh-tokoh lama yang masih mendominasi kebijakan strategis, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perubahan yang akan dilakukan Prabowo dalam tata kelola pemerintahan. Dalam bidang pemberantasan korupsi, ia mengingatkan bahwa Prabowo mewarisi sistem yang dinilai masih memiliki banyak celah koruptif. “Prabowo memiliki modalitas untuk membenahi sistem ini, terutama karena ia dipersepsikan sebagai sosok yang tegas terhadap korupsi,” ungkap Fahmi.
Di sisi lain, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D menyoroti stabilitas politik yang berhasil dijaga dalam 100 hari pertama. Ia mengacu pada survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 80,9%. Namun, menurutnya, stabilitas ini tidak mencerminkan kondisi ideal karena ada indikasi rekayasa politik di tingkat lokal. “Fenomena banyaknya calon tunggal dalam Pilkada serentak serta meningkatnya praktik politik uang menunjukkan masih adanya manipulasi politik di akar rumput,” paparnya.
Selain membahas kebijakan politik dan ekonomi, diskusi ini juga menyoroti berbagai keputusan kontroversial yang dibuat oleh jajaran menteri dalam kabinet Prabowo. “Beberapa kebijakan yang diajukan, mulai dari permintaan anggaran yang besar hingga sejumlah insiden yang tampak sepele namun berdampak signifikan pada citra pemerintahan, menjadi sorotan publik,” kata Hendri.
Diskusi ini ditutup dengan harapan agar pemerintahan Prabowo dapat mengambil langkah konkret dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan transparansi, serta memberantas korupsi demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Komentar