JurnalPatroliNews – Jakarta -Forum Komunikasi Industri Pertahanan (Forkominhan) mengadakan diskusi mendalam bersama Burhanuddin Abdullah Center pada Jumat (6/2/2026) guna membahas strategi pencapaian kemandirian industri pertahanan nasional.
Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Forkominhan, Marsdya TNI (Purn) Eris Herryanto, yang didampingi oleh jajaran pengurus inti termasuk Sekretaris Jenderal Imam Supriyadi serta pakar teknologi Marzan A. Iskandar dan Pos Marojahan Hutabarat.
Dialog ini bertujuan untuk memetakan tantangan sekaligus memperkuat ekosistem industri pertahanan agar lebih berkelanjutan dan berdampak luas pada ekonomi nasional.
Dalam diskusi tersebut, Burhanuddin Abdullah memberikan catatan kritis terkait tata kelola industri pertahanan di Indonesia saat ini.
Ia menyoroti belum adanya arah kebijakan yang terstruktur dan konsisten dari pemerintah untuk perencanaan jangka panjang.
Menurutnya, tanpa kebijakan yang jelas, upaya membangun industri pertahanan tidak akan maksimal dalam melibatkan berbagai pihak, sehingga potensi untuk memajukan sektor perekonomian dan teknologi lainnya menjadi terhambat.
Burhanuddin menekankan bahwa pembangunan sektor pertahanan tidak boleh berjalan secara parsial atau berubah-ubah hanya untuk mengikuti dinamika jangka pendek.
Ia mendesak pemerintah agar segera merumuskan dan menyepakati kerangka kerja (framework) jangka panjang yang menjadi pedoman bersama.
Konsistensi dalam perencanaan dinilai sebagai kunci utama agar industri pertahanan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak terus bergantung pada sumber daya luar negeri.
Pertemuan strategis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemangku kepentingan.
Forkominhan dan Burhanuddin Abdullah Center sepakat bahwa kemandirian industri pertahanan harus menjadi gerakan terintegrasi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga riset.
Dengan tata kelola yang lebih kuat, sektor ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan teknologi dan pembangunan ekonomi nasional secara komprehensif.
